Seperti Menanti ‘Lebaran Monyet’, Dualisme Pasar Cikampek 1 Bikin Pusing Pedagang

  • Bagikan

CIKAMPEK – Di dalam agama islam hanya mengenal tiga sebutan lebaran, yakni lebaran idul fitri, lebaran idul adha dan lebaran haji. Tidak ada sebutan ‘lebaran monyet’.

Justru karena tidak ada, maka istilah ini sering digunakan masyarakat Indonesia untuk sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu hal yang dipandang sudah pesimis akan terjadi.

Istilah inilah yang sedang terjadi di Pasar Cikampek 1 Kabupaten Karawang. Yaitu dimana konflik dualisme pengelolaan pasar antara PT Aditya Laksana Sejahtera (ALS) dengan PT Celebes Natural Propertindo tak kunjung selesai dari 2015. Sehingga konflik ini membuat pengelolaan pasar semerawut hingga membuat pusing para pedagang.

Jumat (5/3/2021), Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ihsanudin melakukan reses di Pasar Cikampek 1. Ihsanudin kaget saat ia dibanjiri keluhan para pedagang yang mengharapkan konflik dualisme pengelolaan Pasar Cikampek 1 segera usai.

Setelah reses, para pedagang banyak ‘menggantungkan hati’ kepada anggota wakil rakyat dari Partai Gerindra ini. Pedagang berharap agar Ihsanudin bisa ikut membantu menyelesaikan kisruh pengelolaan Pasar Cikampek 1, agar disampaikan langsung kepada Bupati Karawang maupun Gubernur Jawa Barat.

“Kami ingin setelah reses ini ada tindak lanjut menyelesaikan keluhan kami,” kata salah seorang pedagang bernama H. Bambang, saat menyampaikan keluhan kepada Ihsanudin.

Bambang menceritakan, banyak pedagang telah menjadi korban atas konflik pengelolaan pasar yang tidak berkesudahan. Bahkan, hak-hak pedagang mengenai legalitas kepemilikan kios sampai saat ini belum dipenuhi. Tidak hanya itu, pengelolaan pasar pun semerawut. Sampah dibiarkan menumpuk, sehingga membuat pasar kotor dan menimbulkan bau tidak sedap.

“Pedagang sampai memboikot tidak bayar retribusi sampah dan keamanan. Sampai hari ini boikot masih dilakukan,” kata Bambang.

Mengulas kabar sebelumnya, Pasar Cikampek 1 dibangun sekitar tahun 2009, saat Karawang masih dipimpin Bupati Dadang S Muchtar (Dasim). Sejak saat itu pengelolaan Pasar Cikampek 1 dipihakketigakan kepada PT ALS.

Dalam perjalannya, ada konflik internal di PT ALS sendiri, sehingga membuat pedagang kebingungan harus membayar retribusi kepada siapa saat itu.

Baru saja selesai kisruh di internal PT ALS,  konflik berlanjut di 2015, saat Pemkab Karawang memutus Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT ALS. Yaitu dengan salah satu alasan normatif-nya, retribusi atau kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun kepada pemda tak pernah dipenuhi PT ALS. Kemudian, pemda mengalihkan pengelolaan Pasar Cikampek 1 kepada PT Celebes.

PT. ALS yang merasa dirugikan karena pemutusan PKS oleh pemda dianggap sepihak, akhirnya ‘menggugat’ pemda dan PT Celebes ke Pengadilan Negeri Karawang. Dengan Nomor Putusan 046/PDT/G/2016/PNKRW, hakim pengadilan mengabulkan gugatan PT. ALS sebagai pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah. Sehingga mendesak pemda segera menerbitkan SHGB.

Pemda yang tidak mau dipermalukan, akhirnya mengajukan banding ke PTUN Bandung. Singkat cerita, pemda pun mengklaim telah mengalahkan penggugat (PT ALS) melalui putusan Mahkamah Agung (MA), yaitu dengan beberapa putusan MA yang menjelaskan pemda berhak melakukan eksekusi dan kembali mengelola Pasar Cikampek 1.

Namun, putusan MA ini dianggap hoax oleh PT ALS, karena tidak ada amar putusan MA yang menyebut soal eksekusi Pasar Cikampek 1. Sampai akhirnya PT ALS menyebut, jika sejak dibangun pasar, kepemilihan tanah Pasar Cikampek 1 bukan milik pemda.  Melainkan milik salah seorang warga bernama Sijem Nji yang menurut PT ALS tanahnya sudah ia beli.

Pasca putusan MA keluar, saat itu 25 November 2019 rombongan Bupati Cellica yang didampingi pejabat Disperindag dan aparat mendatangi langaung Pasar Cikampek 1. Di hadapan para pedagang, Bupati Cellica menegaskan bahwa berdasarkan putusan MA, maka pengelolaan Pasar Cikampek 1 kembali diambil alih pemda (Disperindag).

Bahkan selama proses pengelolaan oleh pemda kembali berjalan normal, saat itu Bupati Cellica membebaskan para pedagang untuk tidak membayar retribusi atau kontribusi dari pihak manapun.

Konflik dualisme pengelolaan Pasar Cikampek 1 ini terus berlangsung.  Yaitu dimana pemda dengan PT ALS sama-sama mengklaim sebagai pengelola sah atas Pasar Cikampek 1.

Isu pengrusakan kantor pengelola hingga kriminalisasi terhadap para pedagang pun terus bermunculan. Pedagang kebingungan harus membayar retribusi kepada siapa. Karena antara pemda dan PT ALS sama-sama ada petugas yang menarik retribusi.

Sehingga para pedagang terus dihantui rasa ketakutan terhadap oknum pelaku kriminal di pasar dan kondisi pasar pun semakin semerawut. Kondisi inilah yang membuat pening para pedagang di Pasar Cikampek 1.

Kembali ke reses Ihsanudin di pasar, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Cikampek 1 (IPPTU), Billy Wahyu Permana meminta anggota DPRD Provinsi Jabar tersebut ikut menekan Pemda Karawang untuk segera menyelesaikan persoalan di Pasar Cikampek 1. Menurutnya, pedagang sudah banyak menderita dan dirugikan.

“Kami mohon pada pak dewan, untuk membantu penyelesaian pasar ini,” pintanya.

Mendengar aspirasi dari pedagang, Ihsanudin mengaku akan membawa persoalan ini ke Pemerintah Provinsi Jabar. Dia akan membantu penyelesaian persoalan di pasar berdasarkan kewenanganya sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar.

“Saya sudah dapat inti persoalannya. Nanti akan saya laporkan ke gubernur. Saya juga akan kontak langsung bupati, menyampaikan keluhan dari para pedagang,” katanya.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Karawang dan Purwakarta ini juga mendesak kepada Bupati Karawang untuk menindak oknum-oknum yang bermain di Pasar Cikampek 1 yang membuat kisruh di pasar ini tidak kunjung selesai.

“Pemda harus segera menindak oknum-oknum yang bermain di Pasar Cikampek 1,” tegas Ihsanudin.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *