Dualisme Kepemimpinan, Dinas Koperasi Diminta Tidak Berikan Anggaran Apapun kepada Dekopinda

  • Bagikan

KARAWANG – Adanya dualisme kepemipinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) telah berimbas luas kepada semua kepengurusan Dekopinda di wilayah kabupaten/kota.

Termasuk di Kabupaten Karawang Jawa Barat, konflik di internal Dekopin telah membuat Dekopinda Karawang was-was. Bagaimana tidak, sebagai mitra strategis pemerintahan dalam program pembangunan ekonomi, Dekopinda sendiri erat kaitannya dengan pengembangan UMKM.

Menyikapi dualisme kepemimpinan Dekopin, akhirnya beberapa pengurus Dekopinda Karawang melakukan audiensi dengan dinas terkait yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Karawang.

Di ruang rapat ll Gedung DPRD Karawang, Ketua Dekopinda Kabupaten Karawang, Dr. Dede Anwar Hidayat memaparkan terjadinya dinamika di tubuh Dekopinda bermula dari Munas Dekopi yang dikomandoi oleh Nurdin Halid. Sehingga hasil Munasnya mengganggu kepengurusan Dekopin sebelumnya yang sudah terbentuk berdasarkan keputusan presiden.

Oleh karenanya,  persoalan ini membuat Dekopi di daerah termasuk di Provinsi Jabar ikut bergejolak, sehingga ramai-ramai menggelar Musyawarah Daerah (Musda).

“Imbas adanya dualisme di pusat, di Jabar dilaporkan sudah 16 daerah Dekopinda wilayah melaksanakan Musda,” kata Dede.

Dalam persoalan ini, Dr. Dede Anwar Hidayat juga memaparkan kedudukan hukum Dekopinda Kabupaten Karawang versi Sri Umtari. Sehingga ia meminta kepada Dinas UMKM Karawang untuk tidak mengeluarkan anggaran apapun kepada Dekopinda.

“Mohon kepada Komisi ll dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk tidak memberikan pandangan secara subjektif, tapi harus objektif. Karenanya kami memohon untuk tidak memberikan anggaran kepada Dekopinda versi manapun,” kata Dr. Dede Anwar Hidayat, Rabu, (10/3/2021).

Di kesempatan yang sama, Dinas Koperasi dan UMKM melalui Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Diah Mirah Desi menyatakan, pihaknya netral terhadap masalah internal yang terjadi di Dekopinda. Sehingga seluruh kegiatan UMKM dan Koperasi hanya akan mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Atas audiensi ini, nanti kita akan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Koperasi Provinsi Jabar dan Kementerian Koperasi. Untuk hasil selanjutnya akan kami sampaikan kepada Bupati Karawang,” ujarnya.

Sementara itu, Natala Sumeda,  Anggota Komisi II DPRD Karawang memberikan pandangan sendiri terkait kisruh dualisme di Dekopinda. Ia mengimbau agar Dinas Koperasi dan UMKM tidak mengeluarkan anggaran atau melakukan penganggaran kepada pihak Dekopinda manapun, sebelum ada final kepengurusan dari Dekopinda pusat.

“Kita sebaiknya menunggu proses yang sedang berjalan di Dekopinda pusat dan menahan dulu anggaran untuk tidak diberikan kepada Dekopinda versi manapun,” tandasnya.***

Penulis: KarinaEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *