Drama di Balik Sidang Korupsi PDAM, “Kejar Para Penikmat Aliran Dana Haram”

  • Bagikan

Wawancara Eksklusif BukanBerita.com dengan Kedua Pengacara Terdakwa

TIDAK banyak orang ‘engeuh’ drama di balik sidang vonis 3 tersangka atas korupsi PDAM Tirta Tarum Karawang. Kebanyakan publik hanya tahu dan mendiskreditkan bahwa tiga terdakwa PDAM yaitu Yogie, Tatang dan Novi adalah orang-orang bersalah yang harus menerima hukuman setimpal atas perbuatannya.

Pertama, meskipun pada akhirnya para penasehat hukum ketiga terdakwa menerima putusan atau vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, tetapi sebenarnya ada fakta hukum lain yang membuat ketiga penasehat hukum harus ‘mengelus dada’.

Mantan Dirut PDAM Yogie Patriana Alsyah yang menerima hukuman 3 tahun penjara, mantan Dirum PDAM Tatang Asmar 2 tahun penjara, serta mantan Kasubag Kas PDAM Novi Farida dengan vonis 2 tahun 3 bulan penjara, masing-masing terdakwa harus membayar denda Rp 100 juta rupiah dan uang pengganti Rp 600 juta, 800 juta dan 1,2 miliar (lebih).

Fakta hukum uang denda dan uang pengganti inilah yang sebenarnya memberatkan para pengacara terdakwa. Harga diri dan kredibilitas mereka yang dipertaruhkan di hadapan publik, akhirnya membuat para pengacara terdakwa khususnya penasehat hukum Tatang Asmar dan Novi Farida harus mengejar siapa saja para penikmat ‘aliran dana haram PDAM’.

Karena melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, TERNYATA bukan hanya ketiga terdakwa yang menikmati aliran dana haram PDAM. Melainkan masih banyak para penikmat aliran dana haram PDAM yang masih berkeliaran. Sebut saja secara umum semisal oknum penegak hukum, oknum pejabat Pemda Karawang hingga oknum Wakil Rakyat Karawang.

“Saya menerima keputusan majelis hakim. Tetapi yang memberatkan adalah uang pengganti. Makanya akan saya kejar para penerima aliran dana haram post it PDAM,” tutur Asep Agustian SH.MH, Penasehat Hukum Novi Farida, setelah selesai mendengarkan vonis dari Ketua Majelis Hakim Tipikor Bandung, Darianto SH.MH, Rabu (10/3/2021) kemarin.

Kedua, mengenai pos it PDAM. Ketiga terdakwa yang terbukti melakukan ‘korupsi secara bersama-sama’ ini dinyatakan bersalah (melakukan korupsi), karena berawal dari post it. Yaitu dimana sejumlah uang yang sudah dicairkan PDAM melalui rekening bank untuk keperluan membayar utang kepada PJT II Purwakarta, akhirnya terpakai oleh ketiga terdakwa dengan alasan untuk ‘dana entertaint PDAM’.

Dana entertaint ini tidak sepenuhnya terpakai oleh ketiga terdakwa. Melainkan juga dipakai untuk membiayai kegiatan Dewan Pengawas PDAM, hingga untuk membiayai kegiatan rapat dan kunjungan kerja pejabat dan Anggota DPRD Kabupaten Karawang. Serta masih banyak oknum penerima aliran dana haram PDAM lainnya.

Namun sayangnya melalui fakta persidangan, saksi ahli dari BPKP Jawa Barat menuturkan jika post it tidak bisa dijadikan ‘alat bukti primer’ dalam kasus korupsi PDAM ini. Hanya karena alasan post it tidak ada dalam sistem neraca keuangan yang formal atau sah. Sehingga sejak awal penyidik (Polres Karawang) tidak pernah menyita post it untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Sementara perhitungan ‘kerugian negara’ dari kasus ini, BPKP Jabar membandingkan data utang PDAM kepada PJT II Purwakarta, membandingkan rekening koran PDAM dengan uang yang masuk ke rekening PJT II dari 2015-2018.

Meskipun faktanya di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) terus mendesak ketiga terdakwa agar mengakui post it yang pernah mereka lakukan. Kesaksian dari saksi ahli BPKP Jabar inilah yang sempat membuat penasehat hukum terdakwa Novi Farida kesal dan kecewa.

“Betul memang post it tidak ada dalam sistem neraca keuangan. Tetapi post it kan alat bukti awal, sehingga klien saya ikut-ikutan tersered kasus ini,” kata Asep Agustian SH.MH, dalam salah satu agenda persidangan.

Ketiga, ‘katanya’ tidak ada kerugian negara dalam kasus ini…

Sejak awal, Penasehat Hukum Terdakwa Tatang Asmar yaitu Alek Safri Winando SH.MH selalu berulang-ulang mengatakan, jika perkara Tipikor PDAM ini berawal dari kasus utang piutang PDAM ke PJT II yang tidak pernah terbayarkan. Karen uang untuk pembayaran utang selalu terpakai untuk dana entertaint yang telah dinikmati banyak oknum (dana bancakan).

Tidak ada kerugian negara Rp 2,8 miliar dalam perkara PDAM ini, kata Alek Safri Winando SH.MH. Karena faktanya vonis terhadap ketiga terdakwa tanpa menggunakan Pasal 2. Melainkan hanya menggunakan Pasal 3 Junto 55 atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga, meskipun ketiga terdakwa harus membayar ‘uang pengganti’ kepada negara, tetapi utang PDAM ke PJT II tetap harus dibayar dan tidak akan pernah berkurang.

Hal inilah yang membuat sejak awal Alek Safri Winando SH.MH bersepakat, jika perkara PDAM ini merupakan perkara pidana yang ‘dipaksakan’ menjadi perkara Tipikor.

Bahkan pengacara Tatang Asmar ini mengklaim, bahwa kliennya tidak pernah menikmati aliran dana haram PDAM. Terlebih, post it yang dilakukan oleh kliennya tidak pernah secara langsung dilakukan, melainkan melalui ‘tangan ketiga’ yang sudah memberikan kesaksian di persidangan.

Namun demikian, ‘nasi sudah menjadi bubur’. Di luar kendali para pengacara terdakwa untuk mencari ‘kebenaran absolut’ di mata Tuhan Yang Maha Esa – Allah SWT, pada akhirnya ketiga penasehat hukum dan terdakwa harus menerima putusan vonis Majelis Hakim Tipikor Bandung yang sudah memutuskan perkara PDAM Tirta Tarum Karawang ini dengan seadil-adilnya.

Namun setelah sidang vonis pada Rabu (10/3/2021) kemarin selesai digelar dengan jawaban “pikir-pikir dulu” dalam jangka waktu seminggu ke depan, Asep Agustian SH.MH dan Alek Safri Winando SH.MH mengaku bersepakat akan terus mengejar para penikmat aliran dana haram PDAM Tirta Tarum Karawang.

“Bukan hanya klien kami, mereka yang pernah menikmati aliran dana PDAM juga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kami akan berusaha mencari keadilan dari sisi yang lain,” kata Alek Safri Winando SH.MH.

“Saya akan berdiskusi dulu dengan Pak Asep Agustian. Karena dengan bukti post it, bisa saja kami membuat laporan perkara yang baru atas kasus ini. Sehingga penyidik kembali membuka perkaranya dari awal,” tandasnya.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *