Banyak Masalah di Lapangan, Pelita Sayap Putih Dorong Pembaharuan Perbup Pilkades

  • Bagikan

KARAWANG – Tim Independen Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih bersepakat mendorong pembaharuan Perbub tentang Pilkades. Hal tersebut dikemukakan Ketua Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih, Sofiyan SE, disela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Karawang, Rabu (17/3/2021).

Polemik yang terjadi paska penetapan calon kades tahun 2021 terus berbuntut panjang. Pasalnya, bakal calon yang tidak lolos pada tes tertulis yang dilaksanakan oleh tim penguji kabupaten dalam rangkaian tahapan Pilkades menuntut penjelasan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tes pengujian tersebut. Dalam hal itu mereka merasa tidak puas dengan hasil nilai yang didapatkan.

Hingga kini gelombang perotes terus bergulir tidak hanya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ataupun ke panitia sebelas. Selain itu juga ada pihak yang melakukan unjuk rasa ke DPRD Karawang untuk memohon dipertemukan dengan tim penguji tingkat kabupaten.

“Berbagai persoalan yang terjadi, walaupun konflik bersekala kecil tentu ini menjadi sorotan Tim Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih, agar konflik kecil tidak menjadi besar. Apalagi ini merupakan hajat Pemerintah Kabupaten Karawang,” ujar Sofiyan.

Perhelatan demokrasi Pilkades 177 desa tahun 2021 ini sebetulnya banyak sekali masalah dan bukan persoalan tentang ujian tertulis saja.

“Kami tegaskan persoalan yang terjadi selama ini tentunya ada pada Perbub Pilkades yang dipaksakan,” katanya.

Kisruh tahapan seleksi tes tulis ini bermula saat dikeluarkannya nilai hasil tes tulis. Sehingga menjadi permasalahan bagi desa yang memiliki bakal calon kades yang lebih dari lima orang.

Dalam Perbup Pasal 54 ayat (1) : Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut ;
a. Pengalaman bekerja dipemerintahan
b. Tingkat Pendidikan
c. Usia; dan
d. Hasil ujian tulis dan/atau lisan

Kemudian, dalam ayat (2), (3) dan (4) dijelaskan tentang pemberian nilai untuk pengalaman bekerja di pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan nilai satuan.

Tetapi di ayat (5) pemberian nilai untuk hasil tes tulis dengan angka puluhan, yang dimulai dari angka nol apabila salah semua dan angka seratus apabila betul semua. Sehingga ketika dijumlahkan antara angka satuan dan puluhan tidak nyambung dan tidak ada keselarasan antara nilai dalam ayat (2, 3 dan ayat 4 ) dengan Ayat (5).

Pasal 54 ini sangat merugikan bagi balon kades yang dalam satu desa memiliki lebih dari lima calon.

Sofiyan menambahkan, Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih di lapangan banyak menemukan temuan-temuan. Diantaranya para panitia pilkades banyak diprotes oleh masing-masing tim sukses bakal calon, mengingat regulasinya tidak jelas dan tidak ada satu pasal pun yang memberikan sanksi.

“Dalam pasal yang mengatur netralitas ini hanya sebuah imbauan dan larangan, tetapi tidak ada satu pasal pun di Perbub No 4 tahun 2021 terkait sanksinya,” tuturnya.

Kemudian pada masa kampanye, banyak diantara calon kepala desa yang tidak mentaati Perbup tersebut. Dalam hal ini, sudah sangat jelas dalam Perbub dilarang untuk berkampanye dengan cara konvoi, tapi kenyataannya banyak calon kades yang melakukan ini.

“Konvoi calon kades itu kan terjadi, ini pun sama tidak jelas sanksinya dan tidak jelas siapa yang yang akan memberikan sanksinya. Banyak hal lain lagi yang menjadi temuan kami dan temuan-temuan tersebut akan kami sampaikan kepada Tim Penguji atau Panitia Kabupaten untuk memperbaiki kualitas pesta demokrasi di Karawang,” pungkasnya.***

Penulis: KarinaEditor: ADK
  • Bagikan
Exit mobile version