Pilkades Dihantui Corona, Antara Euporia Demokrasi dan Ancaman Wabah Pandemi

  • Bagikan

KLASTER pelantikan HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), klaster industri, klaster komunitas dancer dan olahraga, hingga klaster banjir (klaster rumah tangga), semuanya dikategorikan sebagai pemicu kerumunan masa yang menjadi penyebab terus bertambahnya pasien positif covid-19 di Kabupaten Karawang.

Bahkan tak pernah disangka sebelumnya,  jika Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan putra sulungnya Muhammad Keefa juga sempat terpapar covid-19 yang memporak-porandakan semua segi kehidupan masyarakat. Untungnya, deretan anggota wakil rakyat dan pejabat Pemkab Karawang yang pernah terpapar covid-19 masih bisa dihitung jari.

Tak bisa dipungkiri, hingga saat ini pandemi covid-19 masih menghantui masyarakat Kota Pangkal Perjuangan. Bagaimana tidak, berdasarkan data terakhir Satgas Pencegahan dan Penanggulangan covid-19 Karawang per tanggal 19 Maret 2021, total masyarakat Karawang yang terkonfirmasi positif covid-19 sudah mencapai 15.895 orang. Yaitu dengan total sembuh 14.371 orang, masih dalam perawatan 1.020 orang,  serta meninggal dunia 504 orang.

Berdasarkan catatan redaksi Bukanberita.com, setidaknya ada beberapa klaster yang selalu dikhwatirkan dan diwanti-wanti Satgas Covid-19. Diantaranya adalah klaster industri dan klaster pesta demokrasi yang selalu menimbulkan konsekuensi kerumunan masa.

Penyelenggaraan Pilkada Karawang 2020 telah sukses digelar dengan klaim mampu mengantisipasi penyebaran covid-19. Karena berbagai cara telah dilakukan KPU dan Bawaslu Karawang, serta unsur Muspida Karawang yang setiap hari berjibaku memberikan himbauan kepada masyarakat, agar tidak terjadi kerumunan masa saat sosialisasi maupun kampanye pasangan calon.

Tidak ada klaster pilkada di Kabupaten Karawang. Meskipun sebagian publik pemerhati Karawang tetap meyakini, jika penambahan data pasien terkonfirmasi positif covid-19 saat itu sebagaiannya dari sumbangsih kerumunan masa pesta demokrasi pilkada

Namun demikian, Satgas Covid-19 Karawang tetap memastikan tidak pernah ada klaster pilkada. Dalam artian celar and clean menurut versi mereka.

Ancaman kerumunan masa pilkada sudah usai. Tetapi kini Karawang kembali dihadapkan pesta demokrasi Pilkades serentak yang dikhwatirkan menjadi ‘asbab’ bertambahnya pasien terkonfirmasi positif covid-19.

Berbagai cara telah kembali dilakukan Pemkab Karawang, agar tidak terjadi kerumunan masa di pilkades. Sehingga penyelenggaraan pilkades serentak tahun ini berbeda dengan penyelenggaraan pilkades tahun-tahun sebelumnya.

Menggunakan pola semi pilkada, berbagai upaya penerapan protokol kesehatan (prokes) terus ditekankan kepada panitia sebelas. Dari mulai tes tertulis calon kades hingga masa pencoblosan pada Minggu (21/3/2021) lusa.

Yaitu dimana pencoblosan calon kades kali ini tidak bertumpu di satu titik. Melainkan dibagi per TPS, layaknya pencoblosan pilkada. Sehingga dari 177 desa di Karawang yang menyelenggarakan pilkades, sedikitnya ada 1.990 TPS yang harus tetap menerapkan prokes. Jika tidak, maka 850.845 pemilih di Pilkades akan dihantui terpapar covid-19.

Pemkab Karawang juga telah menegaskan kepada setiap panitia sebelas, agar pelaksanaan pencoblosan calon kades pun harus menerapkan prokes. Sehingga konsekuensinya harus ada anggaran tambahan untuk pengadaan Alat Peraga Kesehatan (APK) di setiap bilik TPS.

“Jangan ada kerumunan masa, jangan ada kerumunan masa”. Itulah bunyi himbauan yang sering didengar dari setiap kali rapat koordinasi pilkades di tingkat panitia sebelas kabupaten bersama pemkab.

Namun himbauan hanyalah himbauan. Karena himbauan tidak memiliki konsekuensi sanksi tegas, faktanya di lapangan saat kampanye calon kades pun terpantau masih tejadi kerumunan masa yang mengabaikan prokes. Yaitu dimana setiap calon kades dan para pendukungnya bereuporia melakukan aksi konvoi keliling kampung.

Hal inilah yang kemudian mendorong Tim Independen Pemantau Demokrasi Pelita Sayap Putih melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Karawang pada Rabu (17/3/2021), untuk meminta adanya pembaharuan Perbub Pilkades yang masih belum komprehensif. Sehingga banyak menimbulkan masalah di lapangan. Khususnya mengenai kerumunan masa aksi konvoi calon kades dan para pendukungnya yang tidak pernah mendapatkan sanksi tegas.

Apapun ceritanya, itulah faktanya pesta demokrasi pilkades serentak. Yaitu dimana euporia pesta demokrasi yang sering disebut-sebut rentan gesekan masyarakat ini sedang menjadi ancaman klaster baru penyebaran covid-19 di Kabupaten Karawang.

Tetapi apapun ancamannya itu, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan untuk sekelas masyarakat di negara ini saat berbicara nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Perlu kerja sama dari semua pihak (bukan hanya Satgas Covid-19) untuk mencegah timbulnya klaster baru di pilkades. Yaitu dimana setiap individu yang terlibat di dalam pilkades harus benar-benar sadar dan mau menerapkan prokes.

Oleh karenanya, semangat gotong royong dan kebersamaan ini tidak cukup tanpa dibarengi dengan nilai-nilai kesadaran diri. Sadar untuk menerapkan prokes, sadar untuk membentengi diri dari bahaya covid-19 yang dapat mengancam terhadap diri sendiri maupun keluarga dan sanak saudara di rumah.

Semoga penyelenggaraan pilkades pada Minggu (21/3/2021) lusa tidak menjadi beban baru bagi Satgas Covid-19 Karawang. Seperti tagline yang selalu didengungkan : “Pilkades Sukses Tanpa Ekses”.

Selamat berpilkades!. Tetap jaga persatuan dan kesatuan di tengah wabah pandemi covid-19 yang belum berakhir. ***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *