Ghazali Center Minta APH Tak Hanya Jadi Penonton Drama Cashback Fee Hotel Covid-19

  • Bagikan

KARAWANG – Ghazali Center (Research and Consulting) meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Polres Karawang tidak hanya sekedar menjadi pendengar dan penonton setia atas persoalaan drama dugaan cashback fee sewa hotel untuk tempat isolasi pasien covid-19 di Karawang.

Setelah menyimak Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinkes, BPBD, RSUD, DPKAD, Inspektorat, serta beberapa perwakilan pihak manajemen hotel yang difasilitasi Komisi IV DPRD Karawang pada Selasa (23/3/2021), bil’khusus menyikapi pernyataan Plt Kadinkes dr. Nanik soal harga sewa hotel yang fantastis, Ghazali Center menyimpulkan sementara, jika persoalan ini bukan hanya sekedar persoalan dugaan cashback fee harga sewa hotel.

Melainkan lebih kepada dugaan mark up anggaran sewa hotel. “Sekarang dengan adanya istilah kelebihan bayar Rp 50 juta karena alasan ada mis-komunikasi, dari pernyataan tersebut saja sudah tidak masuk akal. Makanya saya minta polres atau kejaksaan tidak hanya sekedar menjadi penonton atas drama ini,” tutur Direktur Ghazali Center (Research and Consulting), Lili Gojali, Kamis (15/3/2021).

Disampaikan Lili, pihaknya menyebut dugaan cashback fee atau dugaan mark up anggaran sewa hotel ini sebagai ‘drama’. Pasalnya, beberapa pernyataan yang pernah disampaikan Anggota DPRD maupun pejabat terkait atas persoalan ini seakan berputar-putar mencari ‘alasan pembenaran’.

“Kenapa demikian?. Karena kalau saja persoalan ini tidak tercium para aktivis dan pemerhati pemerintahan, serta ramai diberitakan media masa, maka pertanyaanya apakah akan tetap ada istilah kelebihan bayar Rp 50 juta yang katanya sudah dikembalikan ke kas daerah?. Maka jawabannya belum tentu,” sindir Lili.

Begitupun saat Pemda Karawang berencana akan meniadakan sewa hotel untuk tempat isolasi pasien covid-19 terhirung April 2011, Lili berpendapat jika pernyataan Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri tersebut juga muncul karena persoalan cashback fee sewa hotel sudah tercium publik.

“Kenapa lebih mengedepankan sewa hotel, ketimbang memanfaatkan gedung-gedung pemda yang tidak terpakai selama masa pandemi covid-19?. Kenapa memesan hotelnya langsung berhubungan dengan pihak hotel sehingga harganya mahal?. Kenapa tidak melakukan upaya supaya harganya murah seperti memesan via aplikasi atau agensi?,” tanya Lili.

“Memesan hotelnya dalam jumlah banyak dan ini juga program pemerintah dalam penanganan covid-19. Maka saya yakin pihak hotel juga akan memberikan potongan harga. Tetapi kenapa harganya malah jauh lebih mahal ketimbang masyarakat umum yang memesan hotelnya?. Masa sekelas Karawang Indah dan Grand Pangestu harganya bisa mencapai Rp 650 hinggga 700 ribu?. Sampai dengan pemda masih punya utang sewa hotel Rp 10,7 miliar lebih, ” tanya lagi Lili.

Menurut Lili, sejak awal penggunaan anggaran percepatan dan penanganan covid-19 di Karawang tidak pernah bersifat transparan ke publik. Yaitu dimana Satgas Covid-19 hanya sekedar melaporkan perkembangan pasien positif dan negatif covid-19, tanpa disertai laporan anggaran covid-19 yang terpakai.

“Kita juga sebagai fungsi kontrol pemerintahan tidak akan tahu seperti ini, kalau sekiranya tidak tahu lewat Medi masa. Artinya, berawal tidak adanya transparansi anggaran, maka persoalan penggunaan anggaran covid-19 akan muncul satu persatu,” kata Lili.

Ditambahkan Lili, sebenarnya pernyataan ‘ketidakpercayaan’ Ketua PHRI Karawang, Gabriel Alexader yang menyikapi pernyataan Plt Kadinkes dr.  Nanik soal biaya sewa hotel yang fantastis, semuanya bisa dijadikan dasar awal untuk APH melakukan penyelidikan atas persoalan ini.

“Hal ini (pernyataan Ketua PHRI) bisa dijadikan dasar untuk mencari pembuktian selanjutnya. Saya meyakini APH di Kabupaten Karawang sangat profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya terkait masalah cash back fee ini. Kami berharap persoalan ini bisa dibuka secara terang benderang ke publik,” harap Lili.

“Dan persoalan ini sebenarnya bisa dijadikan momentum oleh Kejaksaan Karawang di dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Terbukti atau tidaknya sebagai kasus Tipikor, maka sudah menjadi kewajiban penegak hukum untuk meluruskan persoalannya dengan cara mulai melakukan penyelidikan,” pungkas Lili.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *