Cellica-Aep Cuek Bebek, Oknum Pejabat Dinkes Bakal Keleyengan!

  • Bagikan
ilustrasi net.

OPINI – Setidaknya ada tiga kasus dugaan korupsi di Kabupaten Karawang yang mencuat ke publik sejak pertengahan Pebruari 2021.

Ya, betul!, diantaranya penggunaan dan pertanggungjawaban miliaran dana KORPRI, potongan 5% TPP ASN untuk bantuan korban banjir, serta terakhir yang lagi super heboh adalah dugaan mark up anggaran sewa hotel untuk tempat isolasi pasien covid-19 yang sering disebut-sebut sebagai cashback fee sewa hotel.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kang Bubuy (redaksi BukanBerita.com), sedikitnya ada enam hingga tujuh lembaga social control yang melaporkan dugaan cashback fee sewa hotel ke Kejaksaan Negeri Karawang untuk segera diselidiki.

Kalau judulnya sudah begini, setidaknya beberapa oknum pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang yang ikut menikmati cashback fee hotel akan mulai sedikit ‘keleyengan’, karena harus bolak-balik kejaksaan untuk dimintai keterangan oleh penyidik.

Apalagi kabarnya kasus dugaan mark up anggaran sewa hotel ini sedang ditangani langsung oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Karawang.

“Betul kami sedang melakukan proses penyelidikan. Tapi untuk sementara kami belum bisa berbicara banyak kepada media. Karena ini sifatnya masih rahasia. Mohon maaf, SOP-nya memang begitu,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie melalui Kasi Intel, saat dikonnfirmasi Kang Bubuy, Jumat (26/3/2021).

Di sisi lain, yang menjadi sorot para pekerja jurnalis ternyata tidak hanya sekedar sikap Kejaksaan Negeri Karawang untuk menyikapi persoalan dugaan mark up anggaran atau cashback sewa fee hotel ini.

Melainkan sikap Rajadiraja Kota Lumbung Padi, yaitu Bupati dan Wakil Bupati, Cellica-Aep yang masih terkesan ‘cuek bebek’ tanpa mengeluarkan pernyataan apapun melalui awak media.

Mungkin banyak faktor yang menjadi alasan Cellica-Aep yang tak bergeming sedikitpun dalam menyikapi persoalan dugaan korupsi atas anak buahnya ini. Bisa jadi karena sibuk agenda pemerintahan, bisa jadi karena tidak mau terjebak dalam konflik anak buahnya ini.

Karena konon kabarnya kasus dugaan cashback fee hotel covid-19 ini erat kaitannya dengan kasus pemotongan 5% TPP ASN untuk bantuan korban banjir ataupun kasus gaduh pertanggungjawaban miliaran dana KORPRI yang berawal dari perseteruan antar dua pejabat tinggi di Karawang. Sumber

Atau bisa jadi juga karena Cellica-Aep tak mau ambil pusing, sehingga menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Kejaksaan Negeri Karawang di dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kabupaten Karawang.

Tetapi apapun alasannya, tidak seharusnya seorang pemimpin bersikap ‘cuek bebek’ alias apatis terhadap kondisi anak buahnya. Terlebih, persoalan dugaan mark up anggaran sewa hotel covid-19 ini sedang hangat-hangatnya disorot publik. Karena berkaitan dengan persoalan amoral, yaitu dimana kondisi ekonomi masyarakat sedang carut-marut di tengah wabah pandemi covid-19, namun masih saja ada segelintir oknum pejabat Karawang yang mencoba memperkaya diri dengan cara meng-korup anggaran covid-19.

Jangan sampai persoalan pengelolaan anggaran pencegahan dan penanganan covid-19 di Karawang menjadi temuan BPK RI seperti yang terjadi di Pemprov Sulawesi Selatan. Sumber

Di dalam menyikapi pelaku korup anak buahnya, mungkin Cellica-Aep harus ingat sebuah hadist riwayat Bukhari-Muslim di dalam kitab Al-Minhaj fi’Syarh Sahih Muslim ibnu Al-Hajjaj seperti dilansir dari halaman Nu.or.id.

Diceritakan bahwa suatu ketika Abdullah bin Al-Lutbiyah ditunjuk untuk menjadi pemungut zakat di Bani Sulaim. Usai menyelesaikan tugasnya, ia kembali menghadap Rasulullah dan melaporkan hasil zakat dari masyarakat Bani Sulaim.

Rasulullah lalu mendapati hal yang tidak benar dalam laporan yang disampaikan Al-Lutbiyah. Usai mengetahui kalau Al-Lutbiyah melakukan korupsi, Rasulullah langsung berpidato di hadapan khalayak ramai.

Beliau memberitahukan kepada masyarakat muslim pada saat itu tentang ketidakbenaran yang telah dilakukan Al-Lutbiyah.

Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu untuk membuat malu dan jera para koruptor, serta sebagai pelajaran bagi yang lainnya, agar tidak melakukan hal yang sama. Sumber

‘Membuat malu dan jera’, ya setikanya dua hal itulah yang harus menjadi catatan kepemimpinan Cellica-Aep, ketika melihat gaduhnya dugaan mark up anggaran sewa hotel covid-19.

Cellica-Aep tak perlu apatis terhadap persoalan ini. Justru pernyataan Cellica-Aep yang ditunggu media inilah yang akan menjadi pembuktian jika Pemda Karawang dibawah kepemimpinan Cellica-Aep benar-benar good governance.

Adapun segelintir anak buahnya yang di luar kendali perilaku amoral korup, itu hanyalah segelintir oknum yang hanya akan menjadi duri di dalam daging dalam pemerintahan Cellica-Aep.

Kemudian, publik juga tentu menaruh harapan besar kepada Kejaksaan Negeri Karawang khususnya Kasi Intel yang sedang menyelidikan persoalan ini. Aparat Penegak Hukum (APH) yang profesional dan kredibel tentu akan menjadi pembuktian jika hukum di Negara ini tidak selalu disebut-sebut “tajam ke bawah tumpul ke atas”.

Terlebih, jauh-jauh hari Pak’De Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar setiap pejabat negara lebih bisa berhati-hati di dalam menggunakan anggaran covid-19. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah terperosok dalam praktik penyalahgunaan anggaran covid-19. Sumber

Ayo… Kejaksaan Negeri Karawang jangan sampai ‘melempem’. Seret semua pejabat pelaku korup yang memperkaya diri dari anggaran covid-19. Ayo… ciptakan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Karawang.

Salam holiday!. Kakak Buaya dan lembaga sosial kontrol pemerintahan pasti akan mendukung setiap langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karawang di dalam mewujudkan pemerintahan good governance.***

Penulis: Ade Kosasih,SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *