Ada Uang Orang Beruang di Balik Perda Tata Ruang

  • Bagikan
Gunung Sirnalanggeng yang habis oleh aktivitas penambangan batu kapur di wilayah Karawang Selatan sering disebut-sebut sebagai salah satu aset ekologi Karawang yang terancam punah. (foto dok. net)

KARAWANG – Berisik belum tentu fakta. Sengaja tidak berisik agar tidak ketahuan, atau sengaja berisik agar ikut kebagian. Kalimat ini mungkin yang sedang terjadi di Kabupaten Karawang, menyusul rencana perubahan Perda Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2013.

Hampir sepekan kemarin para pemerhati pemerintahan khususnya para aktivis lingkungan di Kota Lumbung Padi terus menanggapi isu-isu yang muncul tentang Perda Tatang Ruang melalui beranda-beranda media masa.

Hal ini menyusul adanya isu yang mengabarkan jika DPRD Karawang ‘terlalu terburu-buru’ membahas perubahan Perda Tata Ruang. Padahal panduan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) dari dinas terkait saja belum selesai  disusun, sesuai pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang, Wawan Setiawan.

Berisik belum tentu fakta, bantahan terhadap DPRD Karawang yang katanya terlalu terburu-buru membahas Pansus Perubahan Perda Tata Ruang inilah yang kemudian dibantah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Karawang,Taufik Ismail.

Yaitu dimana politisi PDI Perjuangan yang kerap akrab disapa Kang Pipik ini memastikan, jika desas-desus sudah terbentuk Pansus Revisi Raperda RTWR tidak benar adanya. Pasalnya, hingga hari ini Minggu (28/3/2021), DPRD Karawang sama sekali belum membentuk pansus tersebut.

Terlebih, para wakil rakyat tidak mungkin membahas pembentukan Pansus Perubahan Perda Tata Ruang, jika saja belum ada ajuan resmi dari eksekutif (Pemkab Karawang).

Namun demikian, bisa jadi isu-isu terkait pembahasan Pansus Perda Perubahan Tata Ruang ini benar adanya. Sengaja tidak berisik agar tidak ketahuan. Dengan kata lain ada segelintir oknum pejabat, wakil rakyat hingga pengusaha yang memiliki kepentingan di dalamnya yang menginginkan,agar rencana Pansus Perubahan Perda Tata Ruang ini tidak berisik di publik. Agar niatan mereka untuk memuluskan kepentingannya berjalan tanpa hambatan.

Pasalnya, sejak tahun 2020 lalu draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah mulai dibahas eksekutif. Hal ini menyusul penyesuaian kembali terhadap beberapa proyek strategis nasional yang masuk ke wilayah Karawang. Antara lain bandar udara, jalur kereta api cepat berikut terminalnya, hingga jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 sisi utara. Sumber

Namun hingga Januari 2021, pihak eksekutif belum juga menyelesaikan draf pembahasannya.

Di sisi lain, beberapa pemerhati pemerintahan khususnya para aktivis lingkungan terus menyoroti rencana pembentukan Pansus Perda Tata Ruang. Mereka mengajak agar publik (masyarakat) terus melek terhadap sejumlah rencana jahat korporasi yang bisa saja mengancam kerusakan lingkungan Karawang yang lebih luas.

Bahkan, Ketua Umum Sepetak (Serikat Pekerja Tani Karawang), Wahyudin mengaitkan rencana pembentukan Pansus Perda Tata Ruang Karawang ini dengan Omnibuslaw UU Cipta Kerja. Yaitu dimana semasa proses pembahasannya di eksekutif (pemerintah), masyarakat kesulitan mengontrol proses produksi regulasi tersebut, karena pembahasan draft UU dilakukan secara tertutup.

Pejabat dan wakil rakyat Karawang tak perlu bersikap tertutup dengan rencana pembentukan Pansus Perubahan Perda Tata Ruang ini. Jika saja mereka benar-benar tidak ‘genit’ banyak main mata dengan para oknum pengusaha.

Oleh karenanya, setiap pembahasan Pansus Perubahan Perda Tata Ruang ini harus bersifat transparan. Yaitu dari mulai pembahasan drafnya di eksekutif, penggodokan pasal perpasal di DPRD, hingga sampai disahkannya Perda Perubahan Tata Ruang.

Karena perda ini menyangkut hajat hidup rakyat selama 20 tahun ke depan. Khususnya berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan, ekologi, hingga kepentingan hajat eknomi rakyat kecil.

Terlebih, plot wilayah tambang karst seluas kurang lebih 700 hektare di wilayah Karawang Selatan ‘dikabarkan’ akan diberikan kepada korporasi nasional yang bakal menjadi kabar buruk bagi rakyat dan keutuhan ekologi.

Begitu pula dengan rencana penggunaan daerah resapan air untuk perluasan kawasan industri di Desa Kutamaneuh dan Desa Kutalanggeung Kecamatan Tegalwaru, seluas 700 hektare sebagaimana yang sejak tiga tahun lalu telah dimohon oleh korporasi.

Tak hanya di Tegalwaru, lahan pertanian milik rakyat yang memiliki fungsi ekonomi dan daerah resapan air di Kecamatan Ciampel juga tak luput dari ancaman ‘pencaplokan’ oleh keserakahan korporasi.

Agenda-agenda entitas bisnis swasta yang akan mengancam lingkungan dan ekologi ini akan berjalan mulus tanpa mempertimbangkan hajat rakyat, bila saja disertai dukungan penuh regulasi RTRW dan campur tangan pejabat penting yang secara simbiosis dengan oknum pengusaha saling menguntungkan.

Karena diduga terdapat pejabat penting Karawang yang memiliki tanah luas di lokasi yang saat ini dipersiapkan untuk plot mega proyek strategis nasional, khususnya di wilayah Kecamatan Tegalwaru dan Kecamatan Ciampel.

Tentu saja pejabat kemaruk tersebut menggunakan kapasitas jabatan dan wewenangannya untuk memeroleh kekayaan yang fantastis. Sumber

Sehingga sekali lagi, agar tidak ada permainan ‘sengaja besirik agar ikut kebagian’, pembasan terkait Pansus Perda Perubahan Tata Ruang ini harus bersifat transpran ke publik. Agar produk hukum Perda Tata Ruang yang dihasilkan tidak lagi mengesampingkan hajat hidup rakyat di atas kepentingan korporasijahat.

Kemudian, isu publik lainnya juga mengait-ngaitkan rencana pembentukan Pansus Perubahan Perda Tata Ruang ini dengan pembangunan pabrik kaca PT Jatisari Lestari Makmur (JLM) di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang sampai hari ini masih dihentikan, karena alasan menyalahi RTRW.

Isu publik dalam sepekan ke belakang inilah yang kemudian mengerucut pada satu tema pembahasan publik lain tentang ‘Ada Uang Orang Beruang di Balik Perda Tata Ruang’. Seakan sudah menjadi rahasia umum, dimana setiap isu perubahan tata ruang selalu ada korporasi pengusaha jahat, demi memuluskan kepentingannya.

Belajar dari kasus PT. JLM, sepertinya  pejabat dan wakil rakyat Karawang harus lebih berhati-hati dalam setiap pembahasan pasal perpasal perubahan Perda Tata Ruang. Jangan sampai ada ‘pasal titipian’ yang merugikan kepentingan rakyat, khususnya kepentingan rakyat yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan ekologi.

Kasus PT JLM yang menyalahi tata ruang, yaitu dimana pada tahun 2018 lalu kasusnya ditangani langsung oleh Penyidik Kriminal Umum Polda Metro Jaya (kasus pemalsuan izin), seharusnya cukup menjadi pembelajaran bagi para pejabat dan wakil rakyat Karawang, bahwa permainan miliaran ‘uang di bawah meja’ akan tetap menyeret semua oknum perizinan maupun oknum pemain perubahan Perda Tatang Ruang.

Namun demikian, asumsi rencana pembentukan Pansus Perda Tata Ruang ini bisa jadi ada kaitannya dengan PT. JLM ataupun bisa jadi sama sekali tidak ada keterkaitan.

Karena sejak November 2017 lalu, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana sudah melarang pembangunan pabrik kaca PT. JLM dilanjutkan. Karena selain melanggar RTRW, wilayah zona hijau (lahan sawah teknis) PT. JLM juga masuk di areal Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sumber

Sehingga sangat kecil kecil kemungkinannya, jika agenda pembentukan Pansus Perda Tata Ruang Karawang tahun 2021 ada keterkaitan dengan pembangunan pabrik kaca PT. JLM yang masih terhenti.

Terlebih, masih ada peraturan lain yang lebih tinggi di atas Perda yang tidak akan memperbolehkan pembangunan PT JLM kembali dilanjutkan.

Semisal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintahan Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, serta selanjutnta Lampiran Permenperin No. 35/M-IND/PER/3/2010, tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri.

Yaitu dimana Pengembangan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip ‘Kesesuaian Tata Ruang’. Yaitu dimana pemilihan, penetapan dan penggunaan lahan untuk kawasan industri harus sesuai dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan kawasan industri yang akan menjamin kepastian pelaksanaan pembangunannya.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *