Penuhi Prinsip Keseimbangan Ekosistem, Perubahan Tata Ruang Harus Transparan

  • Bagikan
Saleh Effendi (mantan Asda 1 Pemkab Karawang).

KARAWANG – Pada dasarnya setiap kali agenda perubahan tata ruang harus  memenuhi prinsip keseimbangan ekosistem, guna menyeimbangkan kondisi perkembangan pembangunan dengan kondisi dan kesiapan tata ruang lingkungan yang ada.

Menyikapi pembahasan draf Pansus Perubahan Perda Tata Ruang yang masih digodok oleh eksekutif (Pemkab Karawang), mantan Asda 1 Pemkab Karawang, Saleh Effendi menegaskan, jika setiap pembahasan perubahan tata ruang harus bersifat transparan,  karena untuk mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat umum.

Terlebih, saat ini Kabupaten Karawang sedang mengalami kondisi darurat lingkungan, karena faktor perkembangan pembangunan industri dan perumahan yang semakin menjamur.

Tokoh masyarakat Karawang ini juga menyebut, jika saat ini Karawang sedang darurat lahan Perhutani yang tergerus pembangunan industri. Padahal secara prinsip, Karawang harus tetap menyediakan 30% lahan hijau Perhuntai, demi menjaga keseimbangan ekosistem di  tengah industrialisasi dan pembangunan perumahan yang semakin ‘menggila’.

Sehingga seharusnya, setiap kali pembangunan industri yang menggerus lahan Perhutani harus memenuhi konsekuensi untuk mengganti lahan (ruislag) yang sama, yaitu lahan hijau sebagai penjaga keseimbangan ekosistem dan daerah cadangan dan resapan air untuk keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.

Terkait soal minimnya daerah resapan air di wilayah hulu Karawang Selatan, belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya memang ada sedikit kesalahan tata ruang untuk daerah resapan air. Salah satu contoh adalah Sandiego Hills Memorial Park di Km 46 Exit Tol Karawang Barat 2, Kelurahan Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.

Awalnya, lahan di area pemakaman Sandiego Hills tersebut difungsikan sebagai daerah resapan air dari Kawasan KIIC dan sekitarnya. Namun kemudian disulap menjadi area pemakaman.

Namun demikian, alih fungsi lahan daerah resapan air tersebut dinilai masih sangat wajar. Karena struktur tanah pemakaman dianggap tidak terlalu ‘mematikan’ daerah resapan air seperti indutri dan perumahan.

Namun kesalahan tata ruang daerah resapan air terbaru ada di pembangunan Perumahan Elite Rolling Hills yang berlokasi di Jalan Arteri KIIC, Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.

Ibarat membangun kemewahan tetapi mengabaikan kepentingan lingkungan masyarakat kecil di sekitarnya, pembangunan Rolling Hills juga akan mengancam dampak lingkungan khususnya persoalan banjir yang disebabkan oleh meluapnya air Kali Kalapa.

Perumahan Elite Rolling Hills, juga bisa dikatakan sebagai pembangunan rumah elite yang hanya mementingkan kepentingan lingkungan perumahan (mengabaikan kepentingan lingkungan masyarakat sekitar).

Terlebih, para penghuni Rolling Hills saat ini juga bukanlah karyawan yang bekerja di Kawasan KIIC, kebanyakan merupakan masyarakat luar yang memiliki tingkat penghasilan ekonomi ke atas.

Artinya, pembangunan Rolling Hills bukan merupakan pembangunan perumahan untuk daya dukung pengembangan Kawasan KIIC. Melainkan pembangunan di dalam kawasan yang memiliki kepentingan bisnis tersendiri.

Hal ini tentu saja menyalahi prinsip-prinsip pembangunan dan pengembangan kawasan industri. “Kalau pembangunan Rolling Hills untuk mendukung KIIC, maka seharusnya penghuninya juga para karyawan di KIIC, bukan orang-orang elite dan bos-bos besar. Kontruksi bangunan rumahnya juga tidak semewah itu,” kata Saleh Effendi.

Pada persoalan tata ruang yang lain, Saleh Effendi berharap agar Pemkab Karawang tidak mengorbankan daerah cadangan dan resapan air di wilayah Karawang Selatan untuk kepentingan pembangunan kawasan indstri dan jalur tol yang baru.

Karena ancaman buruk seperti kekurangan air atau bencana kekeringan dan banjir akan mengancam masyarakat Kabupaten Karawang  dalam jangka panjang. Begitupun lahan Perhutani di kawasan Ciampel yang harus tetap dipertahankan, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem.

Khusus tata ruang di wilayah Kecamatan Cikampek dan sekitarnya, pada masa pemerintahan Bupati Karawang Dadang S Muchtar (Dasim), sebenarnya Cikampek memang dipersiapkan sebagai daerah ‘perniagaan’ yang berkaitan dengan produk barang dan jasa.

Sehingga inilah yang menjadi salah satu alasan pembangunan pabrik kaca PT. Jatisari Lestari Makmur (JLM) di Kecamatan Jatisari dihentikan, karena telah menyalahi aturan tata ruang. Artinya, PT. JLM tetap harus memindahkan lokasi pabriknya ke dalam kawasan industri, jika ke depan memiliki prospek untuk tetap beroperasi. Sehingga PT. JLM tidak bisa memaksakan kehendaknya membangun pabrik di wilayah zona hijau lahan pertanian teknis.

Secara umum dan pada prinsipnya, Saleh Effendi mengulas jika setiap pembahasan draf tata ruang harus bersifat transparan kepada masyarakat umum untuk mendapat masukan. Karena dampak perubahan tata ruang akan dirasakan masyarakat dalam jangk panjang.

“Pemkab dan DPRD tidak boleh mengabaikan kritik dan saran masyarakat mengenai rencana perubahan tata ruang ini. Karena pada dasarnya setiap agenda perubahan tata ruang harus memenuhi prinsip keseimbangan ekosistem,” tutup Saleh Effendi.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *