Bola Panas Berpindah ke Penegak Hukum, RG Laporkan Pemotongan 5% TPP ke Kejaksaan

  • Bagikan
Rakhmat Gunadi saat memberikan keretangan pers di depan kantor Kejaksaan Negeri Karawang.

KARAWANG – Bola panas persoalan pemotongan 5% TPP ASN Pemkab Karawang akhirnya kini ada di Kejaksaan Negeri Karawang.

Pasalnya pada Rabu (7/4/2021) sore, Sekretaris Disperindag Karawang, Rakhmat Gunadi telah melaporkan pemotongan 5% TPP oleh Bank Jabar Banten (BJB) tersebut ke Kejaksaan Negeri Karawang.

Rakhmat Gunadi mengatakan, hari ini ia secara pribadi melaporkan BJB yang telah melakukan pemotongan 5% TPP tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Karena setelah ia cek di rekening, ada sekitar 800 ribuan TPP-nya yang hilang dipotong BJB.

“Tadi saya melengkapi dokumen-dokumen laporan untuk menjadi bahan pertimbangan kejaksaan,” tutur Rakhmat Gunadi, usai melakukan pelaporan pemotongan 5% TPP di kantor Kejaksaan Negeri Karawang.

Bukankah BJB sudah mengeluarkan pernyataan, jika pemotongan 5% TPP untuk donasi bantuan korban banjir tersebut berdasarkan surat dari BKPSDM Karawang?

Menjawab pertanyaan awak media ini, Rakhmat Gunadi menegaskan, jika hal tersebut merupakan urusan lain. Yang jelas hari ini ia melaporkan pemotongan 5% TPP oleh BJB ke Kejaksaan.

“Itu kan urusan lain. Bagi saya hari ini yang motong rekening saya pasti BJB, tidak mungkin orang lain. Masalah pembuktian nanti, itu bukan urusan saya,” kata Rakhmat Gunadi.

“Artinya, sikahkan saja. Yang jelas Bank Jabar saya laporkan karena di rekening saya TPP berkurang 5%,” kata Rakhmat Gunadi.

“Kan baru isu di luar seperti itu, katanya untuk donasi banjir. Tapi bagi saya hari ini silahkan diklarifikasi saja ke kejaksaan,” katanya lagi.

“Itu bukan urusan saya (pemotongan 5% TPP oleh BJB berdasarkan surat BKPSDM), itu nanti saja. Yang jelas BJB harus bertanggungjawab,” timpal Rakhmat Gunadi.

Ditambahkannya, hari ini BJB harus bisa memberikan penjelasakan secara clear, kenapa melakukan pemotongan TPP tanpa sepengetahuan ASN.

“Gak ada, atas nama pribadi saja (Rakhmat Gunadi melaporkan persoalan ini hanya seorang diri, tanpa dengan ASN yang lain,” terangnya.

Apakah dengan pemotongan 5% TPP merasa dirugikan?. Lagi-lagi menjawab pertanyaan awak media ini, Rakhmat Gunadi menegaskan, jika BJB harus bisa bertanggungjawab atas pemotongan 5% TPP tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada ASN.

“Pokoknya BJB telah melakukan pemotongan tanpa sepengetahuan saya,” pungkasnya, sambil didampingi kuasa hukumnya Asep Agustian SH.MH.***

BACA SEBELUMNYAKetua KORPRI Angkat Bicara Soal Rame-rame Potongan 5% TPP untuk Korban Banjir

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *