Komisi III DPRD Karawang Tinjau Dampak Kebocoran Pipa Pertamina

  • Bagikan

KARAWANG – Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat dan ramai diperbincangkan di publik, akhirnya rombongan Komisi III DPRD Karawang melakukan monitoring untuk meninjau langsung dampak kebocoran pipa Pertamina PHE ONWJ di Desa Ciparage Jaya Kecamatan Tempuran dan Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Jumat (23/4/2021) pagi.

Didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang yang diwakili Bagian Wasdal, kedatangan Komisi II ini juga dihadiri oleh perwakilan Pertamina Envoirmental Rizal dan Kusnadi, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat, Plt Kepala Dinas Perikanan Karawang, Petrogas Jawa Barat, serta hadir langsung Manajer Divisi Regional 5 Setiono Pertamina PHE ONWJ.

Kedatangan para wakil rakyat dari Komisi II ini untuk memastikan sampai sejauh mana penyelesaian yang dilakukan PHE ONWJ atas kebocoran pipa pada 15 April 2021 kemarin yang menyebabkan oil spill kembali naik ke permukaan air laut, khususnya di wilayah Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon.

“Selanjutnya monitoring kami teruskan sampai ke Desa Ciparage Kecamatan Tempuran. Kami sudah menyampaikan atas kejadian ini agar Pertamina dapat menginventarisasi kerugian materil, apabila ada masyarakat yang mengadukan atas kejadian ini. Kami juga ingin memastikan betul langkah apa saja yang sudah dilakukan Pertamina setelah kejadian kebocoran pipa yang terulang ini,” tutur Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES).

Setelah mendengarkan beberapa pemaparan dari PHE ONWJ, sambung HES, akhirnya diketahui jika kondisi pipa Pertamina di perairan laut Karawang ini sudah tua, bahkan paling tua usianya jika dibandingkan dengan semua pipa Pertamina yang lain di seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, DPRD Karawang berharap agar Kementrian BUMN dan Komisi V DPR RI dapat mengalokasikan anggaran peremajaan pipa Pertamina di Kabupaten Karawang.

“Andaikan saja ini baru terjadi, mungkin tidak terlalu mendesak untuk melakukan peremajaan pipa. Akan tetapi ini sudah berkali-kali terjadi, mulai tahun 2019 dengan 2021 ini sudah tiga kali terjadi kebocoran,” kata HES.

Pada kesempatan monitoring ini, Komisi III DPRD Karawang juga melakukan peninjauan di bibir pantai yang berada di wilayah Ciparagejaya. Para wakil rakyat berdialog langsung dengan perwakilan masyarakat dari mulai HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), Pokmaswas, perwakilan dari organisasi nelayan, serta perwakialan dari koperasi nelayan di kantor Desa Ciparage Jaya.

“Agar informasinya lebih valid, kami berdialog langsung dengan masyarakat terkait apakah ada temuan baru setelah kebocoran pipa Pertamina ini. Kami juga ingin memastikan jika kompensasi terhadap masyarakat diselesaikan sepenuhnya oleh Pertamina,” kata HES.

Dalam kesempatan dialog dengan masyarakat ini, salah satu Anggota Komisi III DPRD Karawang, Nurlela Saripin juga mendapatkan aduan dari masyarakat terkait kompensasi bagi para petambak yang belum diselesaikan dibayarkan, lantaran persoalan administratif.

Untuk kebocoran pipa Pertamina pada 15 April 2021 kemarin, sambung HES, PHE ONWJ mengaku belum menerima adanya kerugian materil dari masyarakat (nelayan). Karena sejak terjadi kebocoran, Pertamina mengaku langsung berkoordinasi dengan para nelayan untuk membantu pembersihan oil spill sampai 14 mil dari bibir pantai.

“Malah pada hari tadi sampe 20 mil ke tengah. Dalam pembersihan oil spill ini Pertamina memperbantukan para nelayan. Karena Pertamina sendiri milik BUMN, kami berharap Pertamina lebih kooperatif dengan masyarakat. Respon harus lebih cepat jika ada aduan dari masyarakat,” harap HES.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *