APH Didesak Usut Persoalan Pungutan Kebersihan PDAM Karawang

  • Bagikan
Asep Agustian SH.MH

KARAWANG – Persoalan di tubuh PERUMDA Tirta Tarum (PDAM) Karawang yang disorot publik tidak hanya sekedar 3 perusahaan yang selama ini memonopoli miliaran proyek pengadaan di PDAM, ataupun persoalan kesejahteraan para pegawainya yang jauh  dari kata layak (gaji jauh dari UMK), lebih dari itu biaya kebersihan yang dibarengi dengan tagihan air PDAM juga mulai disorot publik.

Pasalnya, penarikan biaya kebersihan PDAM kepada setiap konsumennya berbeda-beda. Yaitu dari milai Rp. 7.500,- hingga Rp.  10.000,-.

Menyikapi persoalan ini, Praktisi Hukum Karawang, Asep Agustian SH. MH mendesak, agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan menyelidiki persoalan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di PDAM, khususnya soal pungutan biaya kebersihan konsumen.

“APH harus segera mengkaji dan menyelidiki persoalan. Ini pungutan sampah sudah amat pelik persoalannya dan sudah berlangsung bertahun-tahun dikeluhkan konsumen,” kata Asep Agustian SH.MH, Senin (14/6/2021).

Pengacara yang kerap akrab disapa Askun ini membeberkan, kantor advokatnya yang berada di kawasan Galuh Mas saja dipungut uang kebersihan oleh PDAM sebesar Rp 10 ribu. Sementara di daerah lain ada yang dipungut sebesar Rp. 7.500,-.

“Kenapa setiap daerah berbeda pungutan sampahnya?.  Yang namanya sampah, ya tempat sampah dimanapun sama,” katanya.

Askun menghitung, jika saja jumlah pelanggan PDAM saat ini ada sekitar 95 ribu pelanggan, maka dengan pungutan minimal Rp 7.500, maka diperolah dana sebesar Rp 712.500.00 setiap bulannya hanya dari pungutan biaya kebersihan. Sehingga dalam setahun terkumpul biaya kebersihan Rp 8.550.000.000,-.

Padahal disampaikan Askun, kantor advokatnya di Galuh Mas juga dipungut biaya kebersihan oleh pihak lain. Sehingga ia harus membayar iuran kebersihan (uang sampah) double.

Belum lagi, sambung Askun, ada pungutan biaya administrasi yang variatif. Yaitu dimana kantor advokatnya dipungut biaya administrasi sebesar Rp 2.500. Sementara di daerah lain ada yang dipungut administrasi sebesar Rp  2.000.

Jika dikalikan dengan jumlah pelanggan sebanyak 95 ribu dengan pungutan administrasi terkecil sebesar Rp 2.000, maka diperolah total Rp 190 juta setiap bulannya dan Rp 2.280.000.000 setiap tahunnya.

Askun menambahkan, jika manfaat pungutan uang kebersihan itu untuk membeli kendaraan (truk sampah), maka ia minta tunjukkan kendaraan yang telah dibeli dari hasil pungutan sampah. Bila pungutan itu untuk membayar tenaga kebersihan, maka kenapa kemarin puluhan tenaga kebersihan berdemo menuntut kesejahteraan.

“Sekarang tinggal dihitung lagi sudah berapa lama pungutan kebersihan dan administrasi itu dilakukan PDAM?. Kemana larinya uang sebesar itu? . Kenapa pungutan kebersihan itu dilakukan PDAM?,” tanya Askun.

Yang semakin membuat heran para konsumen PDAM, saat ini adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan PDAM sendiri malah saling menyudutkan soal pungutan kebersihan tersebut.

Oleh karenanya,  Askun meminta kepada DLHK dan PDAM untuk terbuka kepada publik tentang MoU atau kontraktual perjanjian pungutan uang kebersihan kepada para konsumen.

“Jangan masing-masing cari pembenaran. PDAM memojokkan DLHK, lalu DLHK memojokkan PDAM. Ini ibarat memperdebatkan mana yang lebih dulu telur dengan ayam. Ketimbang tidak ketemu titik temunya. Lebih baik APH segera turun,” ujarnya.

Askun menegaskan, jika pihak APH tidak melakukan penyelidikan atas persoalan ini, maka hal itu patut dipertanyakan dengan keras. Pasalnya, persoalan ini sudah bisa disebut sebagai kejahatan yang sudah masif dan terstrtuktur.

“Jangan-jangan sudah ada bagi-bagi kue. Yang jadi korban itu tetap si tenaga kebersihan dan pelanggan,” tukasnya.

Askun kembali menegaskan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang melalu Kasi Intel untuk mempertegas penyelidikannya. Naikan status penyelidikannya ke tingkat peyidikan untuk menemukan para tersangkanya.

“Jangan sampai ada kesan para pejabat Karawang pada kebal hukum, jika masalah ini didiamkan oleh APH,” sindir Askun.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: -
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *