DLHK : “Regulasi Pungutan Biaya Kebersihan Sudah 30 Tahun Berjalan”

  • Bagikan

KARAWANG – Meskipun belum ada penjelasan resmi dari pihak PERUMDA Tirta Tarum Karawang, terkait persoalan pungutan biaya kebersihan kepada konsumen yang nilainya berbeda-beda, namun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang akhirnya angkat bicara.

Kepala DLHK Karawang, Wawan Setiawan menjelaskan, MoU penarikan biaya kebersihan antara Pemda dengan PDAM sudah terjadi sejak tahun 1991. Namun waktu itu masih dilakukan Dinas Kebersihan degan besaran nominal retribusi Rp. 1.000,-.

Kemudian, pada tahun 2012 biaya retribusi uang kebersihan naik menjadi Rp. 3.000,-. Terakhir, pada tahun 2018 naik kembali menjadi Rp. 7.500,-.

“Sesuai dengan SK Bupati, PDAM ditunjuk sebagai pemungut retribusi. Dan regulasinya sudah berlangsung selama 30 tahun,” tutur Wawan Setiawan, Selasa (15/6/2021).

Kembali dijelaskan Wawan, penarikan retribusi pungutan sampah yang dilakukan PDAM ini langsung ‘displit’ masuk ke kas daerah. Namun demikian, dari sisi pendapatan tetap dicatat dan digabungkan dengan pendapatan DLHK.

“Ibarat pajak kendaraan bermotor, yang mungutnya Samsat, tapi tercatat sebagai pendapatan Bapenda juga,” terangnya.

Dengan retribusi sampah yang besar ini, Wawan berharap, seharusnya anggaran untuk pengelolaan sampah DLHK bisa lebih besar lagi. Karena dari retribusi tahun 2021, DLHK hanya kebagian anggaran Rp 10,1 miliar.

Hal ini tentu tidak sebanding dengan biaya operasional gaji THL, sopir, pengangkut, alat berat hingga BBM truk sampah yang mencapai Rp 28,7 miliar.

“Awal tahun sebenarnya kita sudah menghitung dan mengajukan anggaran. Tapi kan tetap tidak di-acc. Sehingga hari ini untuk biaya pengelolaan sampah kita masih disubsidi pemda,” tandasnya.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: -
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *