Memanusiakan Manusia dalam Proyek Normalisasi Kali Kalapa

  • Bagikan

KARAWANG – Sebenarnya beberapa warga Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur yang mendirikan bangunan liar untuk tempat usaha di bantaran Kali Kalapa sadar betul, jika mereka telah menempati tanah BBWS yang secara tekbis dikelola oleh PJT II tersebut.

Namun demikian, warga berharap adanya tindakan ‘memanusiakan manusia’ yang dilakukan Pemkab Karawang, beserta konsorsium beberapa kawasan dalam proyek normalisasi Kali Kalapa untuk penanggulangan bencana banjir di Desa Wadas.

Pembicaraan inilah yang dibahas Komisi III DPRD Karawang, saat melakukan rapat evaluasi proyek normalisasi Kali Kalapa bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang, Rabu (16/6/2021).

“Hari ini kita bahas persoalan normalisasi Kali Kalapa dengan lintas sektoral. Salah satunya dengan Dinas PUPR Karawang. Karena sebagai representasi dari masyarakat, Komisi III juga tetap harus memperjuangkan harapan dari beberapa warga yang tempat usahanya terdampak proyek normalisasi Kali Kalapa,” tutur Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES).

Disampaikan HES, Komisi III sudah dua kali menggelar rapat bersama sejumlah warga terdampak normalisasi Kali Kalapa. Yaitu dimana masyarakat memang menginginkan adanya normalisasi Kali Kalapa, tetapi tidak dibarengi dengan adanya penggusuran (tempat usaha warga).

“Sudah dua kali rapat aduan warga. Untuk ketiga kalinya ingin rapat nanti ada solusinya. Apakah direlokasi ataupun ada solusi yang lainnya,” harap HES.

HES kembali menegaskan, masyarakat sadar betul jika bangunan tempat usaha mereka di bantaran Kali Kalapa saat ini bukan di atas tanah pribadi. Namun demikian, pemkab melalui Dinas PUPR diharapkan masih bisamengambil solusi atas nama kemanusian.

Terlebih, di sana juga ada Sekretariat Teater Lumbung yang sudah puluha tahun berkreasi dengan ratusan anak didiknya.

“Ini juga yang harus kita pikirkan untuk mencari win-win solution normalisasi Kali Kalapa. Karena sekali lagi yang kita bicarakan adalah dapat memanusiakan manusia. Karena itu adalah prinsip hidup rakyat Indonesia,” kata HES.

Lebih jauh saat dikonfirmasi melalui via telpon, HES menjelaskan, jika solusi penanganan banjir di Desa Wadas akibat luapan air Kali Kalapa saat musim penghujan ini bukan hanya dikerjakan oleh Dinas PUPR. Melainkan juga dibiaya secara konsorsium oleh beberapa pihak kawasan yang bertanggungjawab atas minimnya serapan air di sekitar Desa Wadas.

“Sampai saat ini solusinya masih dua. Yaitu normalisasi Kali Kalapa dan pembuatan embung. Komisi III sangat mendukung solusi penanganan banjir tersebut. Tetapi persoalan baru tuntutan warga inilah yang sampai saat ini masih kita carikan solusinya,” tandas HES.***

Penulis: Karina/ADKEditor: ADK
  • Bagikan
Exit mobile version