PPKM Darurat, Masyarakat Kecil Aman dari Corona, Tapi Mati Kelaparan?

  • Bagikan
Asep Agustian SH.MH

KARAWANG – Semenjak diberlakukanya kebijakan PPKM Darurat, sebagian besar aktivitas usaha (perekonomian) masyarakat juga ikut terbatas.

Satu sisi, melalui kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pembatasan aktivitas masyarakat ini demi memutus mata rantai penularan covid-19.

Namun di sisi lain, timbul masalah baru. Terutama terkait permasalahan mata pencaharian masyarakat yang terus berkurang. Belum lagi, bagi setiap individu masyarakat yang melanggar prokes di tengah PPKM Darurat, maka akan diberikan sanksi kurungan pidana atau denda melalui prosesi sidang di tempat.

Sebagian besar kebijakan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pasalnya, pemerintah tak mempersiapkan kebutuhan pokok sandang pangan untuk masyarakat, di tengah PPKM Darurat yang sedang diterapkan.

Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH mengatakan, saat ini memang kasus terkonfirmasi Covid-19 kembali melonjak tinggi. Karenanya perlu kesadaran bersama untuk saling menjaga Protokol Kesehatan (Prokes).

Adapun terkait dengan kebijakan PPKM Darurat, sebenarnya sudah dibentuk Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Namun persoalannya, realisasi Undang-undang kekarantinaan kesehatan ini seakan hanya untuk menakut-nakuti masyarakat.

Yaitu dimana tidak pernah ada sosialisasi masif dan terstruktur mengenai UU kekarantinaan kesehatan dari pemerintah, tetapi tiba-tiba masyarakat yang melanggar prokes disanksi pidana sampai denda.

“Sekarang ini fenomenanya banyak pedagang kecil yang disidang karena melanggar prokes. Mereka didenda Rp 50 ribu hingga Rp 150 ribu. Padahal uang segitu dari keuntungan dagang juga belum tentu mereka dapet dalam sehari. Ini jelas penerapan kebijakan yang keliru,” tutur Asep Agustian SH.MH, Kamis (8/7/2021).

Prakrisi hukum yang kerap akrab disapa Askun ini jug menegaskan, Pasal 2 Undang-undang kekarantinaan kesehatan juga menjelaskan bahwa pelaksanaan aturan ini berdasarkan pri kemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum dan kedaulatan negara.

Khususnya point BAB III tentang Hak dan Kewajiban, pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat. Melainkan juga berkewajiban menyediakan kebutuhan pangan masyarakat setiap harinya, selama kekarantinaan kesehatan diterapkan.

“Sekarang pertanyaan kita sangat sederhana. Selama PPKM Darurat ini diterapkan, kecukupan pangan apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat?. Jangan sampai masyarakat disuruh diem di rumah tidak bisa usaha, tetapi kebutuhan pangannya diabaikan,” sindir Askun.

“Kalau begini kondisinya terus, lama-lama masyarakat bukan mati karena terpapar corona. Tetapi mati karena gak bisa makan. Mati karena stres di rumah mikirin keluarga yang gak bisa makan,” timpal Askun.

Kembali ditegaskan Askun, ia berharap penerapan UU Kekarantinaan Kesehatan yang berujung PPKM Darurat ini tidak bersifat diskriminatif dan lebih berprikemanusiaan terhadap masyarakat kecil. Artinya, jangan sampai masyarakat kecil seperti pedagang yang tidak memahami UU Nomor 6 Tahun 2018 ini, tiba-tiba mereka didenda sidang di tempat karena melanggar prokes seperti tidak memakai masker.

“Saya juga berharap pemerintah menyediakan ketersediaan pangan masyarakat dulu di tengah penerapan aturan ini. Sekali lagi, jangan sampai masyarakat kecil aman dari corona, tetapi lambat-laun mereka malah mati kelaparan atau kekurangan gizi karena tidak bisa usaha mencari nafkah untuk keluarga,” pungkas Askun.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *