Penanganan Cukup Alot, Akhirnya Kejari Karawang Tetapkan Tersangka Korupsi Damparit 9,2 Miliar

  • Bagikan
Kajari Karawang, Rohayatie.

KARAWANG – Bertepatan dengan peringatan Hari Adhyaksa ke-60, akhirnya Kejaksaan Negeri Karawang Provinsi Jawa Barat menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi damparit atau bendungan kecil senilai Rp 9.228.332.000 yang bersumber dari APBN.

Penanganan dugaan kasus korupsi ini terbilang alot. Karena sejak dilakukan penyelidikan pada tahun 2019 lalu, Kejari Karawang melalui Kasi Pidana Khusus harus memeriksa 160 orang saksi. Yaitu dari mulai pemeriksaan terhadap kelompok tani, PPL, kepala UPTD, Poktan, Gapoktan, P3A, GP3A dan pejabat Dinas Pertanian.

Belum dapat dipastikan apakah penanganan kasusnya akan dikembangkan atau tidak. Karena sampai sejauh ini nama Kepala Dinas Pertanian Karawang, Hanafi Chaniago tak tersentuh.

Namun untuk diketahui, pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Kementan RI tentang petunjuk operasional penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) LJ.120.12.2017, Dinas Pertanian Karawang mendapatkan bantuan DAK bidang pertanian Rp 9.228.332.000 yang bersumber dari APBN.

“Dalam pelaksanaannya ada pungutan liar. Sehingga ditemukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie, kepada awak media saat menggelar rilis di Aula Kejaksaan Negeri Karawang, Kamis, (22/7/2021).

Alhasil, tim penyidik Kejari Karawang akhirnya menetapkan tersangka, yaitu US (60) selaku penanggungjawab damparit tahun 2018 sebanyak 109 titik yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Karawang.

US (60) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi damparit berdasarkan surat ketetapan tersangka Nomor 1466-F.2.26-FD.1-07-2021, tanggal 22 juli 2021 yang melanggar UU RI tentang tindak pidana korupsi.

“Perbuatan tersangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 12 huruf e juntong, pasal 12 ayat 1,2, dan 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Rohayatie.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *