Limbah Medis RSUD, DPRD Sudah Bergerak, Bagaimana dengan Kepolisian?

  • Bagikan

PASCA viral diberitakan beberapa media massa, Komisi III dan Komisi IV DPRD Karawang akhirnya mengecek langsung keberadaan tumpukan limbah medis RSUD Karawang, di halaman yang lokasinya tidak jauh dari ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), Jumat (6/8/2021).

Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Wawan Setiawan dan Plt Dirut RSUD, dr. Fitra Hergyana, sejatinya langkah yang dilakukan Komisi III dan Komisi IV ini diharapkan menemukan titik temu atas pertanyaan publik, apakah tumpukan limbah medis ini dibuang karena faktor keteledoran atau ada unsur kesengajaan.

Terlebih, tumpukan limbah medis dari mulai bekas suntikan, botol infusan dan lain sebagainya ini disinyalir sudah berlangsung lama dibiarkan berserakan. Apakah RSUD tidak bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola limbah medisnya?.

Untuk mencari kebenaran fakta atas persoalan ini, rasanya tidak cukup jika hanya DPRD Karawang saja yang bergerak. Tidak cukup jika hanya DPRD sekedar melakukan sidak, dibahas dalam rapat hearing, kemudian hanya sekedar diberikan sanksi teguran ataupun administrasi.

Melainkan juga harus disikapi oleh unsur penegak hukum, khususnya kepolisian dari Polres Karawang.

“Apakah terjadinya yang sempat viral di media adalah kaitan dengan kesengajaan atau human error, atau adanya pihak-pihak oknum yang sengaja. Ini baru sifatnya asas praduga tak bersalah,” tutur Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin, saat mengecek tumpukan limbah medis RSUD.

Mengapa pihak kepolisian harus ikut menyikapi persoalan limbah medis ini?.

Satu sisi, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), maka : ‘setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 3 miliar’.

Sisi lain, temuan persoalan limbah medis ini bukan sekali dua kali terjadi di Kabupaten Karawang. Melainkan beberapa kali sempat diberitakan media massa. Bukan hanya dumping limbah medis rumah sakit semata. Melainkan juga sering ditemukan dumping limbah medis milik klinik.

Hukum tetaplah hukum, harus tetap ditegakan, agar menjadi efek jera bagi para oknum pembuang limbah medis lainnya. Meskipun RSUD merupakan rumah sakit pemerintah, tetapi bukan berarti RSUD ‘kebal hukum’ atas persoalan temuan limbah medis ini.

Pihak kepolisian harus mulai bergerak melakukan penyelidikan dan mencari siapa pelaku dumping limbah medis ini. Dan biarkan Komisi III dan Komisi IV melakukan tugasnya sendiri sebagai lembaga kontrol eksekutif.***

Penulis: Karina/ADKEditor: ADK
  • Bagikan
Exit mobile version