Bansos Pasirtalaga : “Maling Ayam Tidak Dihukum, karena Ayam yang Dimaling Sudah Dikembalikan”

  • Bagikan

SAMBIL menutup kepala dengan kantong plastik hitam dan menyisakan satu lubang di bagian mata, puluhan warga Desa Pasirtalaga Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang ini ingin menyampaikan pesan kepada Kejaksaan Negeri Karawang bahwa “hukum di negeri ini memandang sebelah mata untuk rakyat kecil”.

Lewat aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Karawang pada Senin (30/8/2021), pesan inilah yang disampaikan warga kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang telah menghentikan penanganan kasus pemotongan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) di Desa Pasirtalaga.

Ibarat maling ayam yang dibebaskan dan tidak dijerat hukum pidana, dengan alasan ayam yang dimaling sudah dikembalikan kepada pemiliknya, mungkin analogi hukum inilah yang sedang terjadi atas penanganan kasus pemotongan dana BST di Desa Pasirtalaga.

Padahal sejatinya “Hukum Adalah Perbuatan”. Meskipun ayam yang dimaling sudah dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi si tukang maling seharusnya tetap harus diproses hukum.

Sama halnya dengan pelaku korupsi. Meskipun uang negara yang dikorupsi sudah dikembalikan, tetapi proses hukum harus terus berjalan. Karena ‘perbuatan’ korupsinya tidak menghilangkan status hukum pidananya.

Sehingga dengan membentangkan spanduk aksi bertuliskan #Garong Uang Rakyat, warga yang menjadi korban pemotongan dana BST ini berharap, agar Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Presiden Joko Widodo, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan DPRD Karawang, tidak hanya sekedar berdiam diri menyaksikan ketidakadilan hukum di Desa Pasirtalaga.

Diketahui sebelumnya, penghentian penyelidikan kasus pemotongan dana BST di Desa Pasirtalaga oleh Kejaksaan Karawang, yaitu karena alasan pemerintah desa sudah mengembalikan uang pemotongan BST kepada warga.

Bahkan tersiar kabar, warga diancam tidak akan menerima bantuan lagi, ketika menolak pengembalian pemotongan dana BST dari Pemdes Pasirtalaga.

Untuk diketahui juga, dana BST yang dipotong oleh Pemdes Pasirtalaga itu merupakan bantuan dari Kementerian (Kemensos) tahap 5 dan 6. Saat itu seharusnya warga menerima BST tahap 5 dan 6 sebesar Rp600 ribu. Namun karena ada pemotongan, warga hanya menerima Rp300 ribu.

Kepala Kejari Karawang, Martha Parulina Berliana sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak melanjutkan penanganan kasus pemotongan BST itu.

“Setelah kami dalami dan menerjunkan tim ke lapangan, masalah pemotongan ini memang terjadi, tapi sudah dikembalikan. Jadi tidak bisa diproses lebih lanjut,” katanya.***

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *