Ijtihad Politik PAN di Koalisi Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf

  • Bagikan
Dadi Mulyadi SH.MH

KARAWANG – Setelah PAN resmi tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, beragam reaksi dan tanggapan muncul di setiap pengurus PAN kabupaten/kota. Termasuk salah satu sikap apresiasi disampaikan oleh DPD PAN Karawang.

Wakil Ketua 1 DPD PAN Karawang, Dadi Mulyadi S.H mengatakan, bergabungnya PAN di kolaisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin merupakan salah satu bentuk ijtihad politik PAN untuk memperkokoh semangat persatuan dan kebangsaan, dikala negara di rundung ‘pageblug’ covid-19.

“Masuknya PAN ke dalam partai koalisi pemerintah sudah sangat tepat. Karena saat ini pemerintah perlu dukungan yang totalitas untuk dapat bangkit dari krisis multidimensional akibat dari pandemi virus corona,” tutur Dadi Mulyadi S.H, kepada Redaksi BuBe, Selasa (31/8/2021).

Menurut  Dadi, PAN memiliki kader-kader yang mumpuni dengan sarat pengalaman yang sudah tidak diragukan lagi untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyelesaikan agenda-agenda kebangsaan dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi.

“Karena kita tahu betul bahwa Indonesia di bawah pimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki projek-projek besar yang ambisius dalam jangka panjang yang manfaatnya sudah sebagian kita lihat dan rasakan bersama. Pola pembangunan ala Jokowi yang partisipatif harus terus dikawal dan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, agar tetap berjalan sesuai dengan capaian dan cita-cita bersama,” katanya.

Dikatakan Dadi, program ‘Nawacita Jokow’ harus benar-benar menjadi kenyataan, tidak hanya menjadi mimpi semata. Oleh karenanya, PAN sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi, penting sekali untuk dapat terlibat aktif bersama pemerintah dalam mengejawantahkan agenda-agenda besar reformasi.

Diantaranya adalah turut aktif dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena sebuah bangsa akan tumbuh besar dan maju, jika korupsi dijadikan sebgai musuh abadi yang harus diperangi dan dimusnahkan. Kemudian, agenda memperbaharui sistem birokrasi yang mudah. Karena dengan memotong mata rantai birokrasi, maka sesungguhnya sedang memotong jalur lalu lintas tindak pidana korupsi.

“Pemerintahan Jokowi sudah melakukan itu dengan terbitnya UU Omnibuslaw. Sehingga iklim investasi ini akan berkembang dan berdaya tumbuh secara ekonomi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.

Ditambahkan Dadi, PAN memiliki kesamaan cita-cita yang sama pentingnya, juga dalam hal kedaulatan SDA yang dimiliki bangsa. Sehingga dengan masuknya PAN ke dalam koalisi pemerintahan, PAN memiliki kesempatan yang lebih besar lagi dalam membantu pemerintahan untuk merenegosiasikan aset-aset SDA yang sudah lama dikeruk oleh bangsa lain.

Sehingga bangsa ini memiliki martabat tinggi dimata bangsa-bangsa lain, dan  kesejatian hidup yang sempurna untuk berdikari.

“Untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa, saya kira PAN juga harus terlibat aktif dalam mengedukasi politik kepada masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir adanya dikotomi politik brutal yang membahayakan persatuan umat dan rakyat,” terangnya.

Dalam hal ke-NKRI-an, sambung Dadi, ia berharap PAN dapat memberikan warna yang humanis dan demokratis, melalui pendekatan yang partisipatif bagi penyelesaian konflik di Papua Barat. Karena sudah terlalu banyak masyarakat di sana menumpahkan darah dengan sesamanya sendiri.

“Negara harus mampu meminimalisir militerisasi di Papua, karena itu dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Selaku kader PAN, kami akan siap mengamankan keputusan yang diambil oleh DPP dan Ketua Umum PAN atas bergabungnya dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin,” pungkasnya.***

Penulis: Ade Kosasih, SEEditor: ADK
  • Bagikan
Exit mobile version