Dimana Akses Keadilan Masyarakat Akibat Eksploitasi Minyak Pertamina?

  • Bagikan

KARAWANG – PT. Pertamina EP berdiri tahun 2005 yang merupakan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi, perusahaan migas dengan memiliki kegiatan inti industri hulu yakni meliputi eksplorasi, eksploitasi, serta penjualan produksi minyak dan gas bumi hasil dari kegiatan eksploitasi.

PT. Pertamina juga merupakan perusahaan energi yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh negara melalui kementrian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. Kegiatan ekplorasi dan eksploitasi Pertamina tidak jarang menimbulkan sengkarut persoalan yang kontra produktif dengan masyarakat sekitar.

Di Desa Sekarwangi Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang, Pertaminan telah melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Di sekitar lokasi, ada sekitar 200 Kepala Keluarga terdampak pencemaran kegiatan eksploitasi Pertamina.

Sejak sumur tersebut beroperasi kurang lebih sekitar jarak 200 meter usaha produksi pertanian mereka terganggu, akibat dari panas api sumur minyak yang sudah aktif beroperasi. Sehingga terjadi pencemaran mutu baku air yang secara langsung mempengaruhi hasil panen para pemilik lahan pertanian.

Disamping itu, ledakan api Pertamina yang cukup besar dan terus menerus membara diduga menyebabkan baku mutu udara tercemar, sehingga suhu udara disekitar pemukiman yang berada dekat dengan sumber panas tersebut menjadi tidak nyaman. Belum lagi ketika terjadi hujan deras, maka debit air ke areal pesawahan meluap, akibat dari saluran air yang seharusnya terkoneksi diantara areal pertamina dan pesawahan kini menjadi tersumbat.

Pertamina selaku badan usaha milik negara, seharusnya memiliki manajemen pengendalian dampak lingkungan yang profesional, agar bisa mendeteksi serta mengantisipasi secara cepat dampak yang tidak diinginkan dan seringkali timbul.

Jangan sampai terlebih dahulu menunggu terjadinya bencana atau penolakan keras dari warga sekitar, sebab yang akan menjadi korban lebih dulu adalah warga yang tinggal dekat dengan lokasi aktivitas pertaminan.

Kurun dua tahun terakhir ini kejadian bencana non alam yang disebabkan oleh kelalaian Pertamina di Karawang belum sepenuhnya terselesaikan. Salah satunya adalah spill oil di pantai Sungai Buntu Kecamatan Pedes, di Tempuran dan Cilamaya. Hingga saat ini proses mediasi, penyelesaian dan rehabilitasi akibat dari kebocoran pipa pengeboran lepas pantai tersebut tidak transaparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kejadian yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril dari warga terdampak, seharusnya dijadikan pengalaman untuk memperbaiki kinerja yang lebih baik dan profesional di masa mendatang. Apalagi untuk area pengeboran di darat, contohnya seperti di Sekarwangi dengan jarak singgung yang begitu dekat ke area pemukiman warga, sehingga sudah barang tentu tingkat resiko atau dampak yang akan ditimbulkan akan lebih besar dan rumit lagi.

Oleh karena itu, hemat penulis menyarankan agar Pertamina menyiapkan tim unit emergency khusus yang memiliki kemampuan analisis terhadap pengendalian dampak akibat dari terjadinya pencemaran dan akibat besar lainnya.

Rasanya kita semua tidak berharap sedikitpun untuk terjadi kembali seperti peristiwa yang menimpa di balongan belum lama ini. Jika saja skema pengendalian bencana yang timbul sudah disiapkan dengan baik, maka kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat diantisipasi dengan efektif dan terukur.

Dampak awal sebagai efek kegiatan Pertamina sudah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Hak warga negara untuk mendapatkan hidupa nyaman perlahan mulai terampas. Maka dari itu hemat penulis, Pertamina diharapkan segera berbenah dan melakukan evaluasi utuh menyeluruh, supaya dapat memperbaiki sistem yang ada saat ini.

Selanjutnya, stakeholder (pemerintahan dari tingkat desa sampai kabupaten) pun dituntut untuk turun tangan berada di pihak warganya, dengan tahapan awal melakukan peninjauan ulang terhadap ha-hal yang sifatnya administratif dan tehnis.

Jikalau ada kekeliruan atau penyimpangan atas kebijakan selama ini, entah itu karena faktor kesengajaan atau kelalaian dapat segera ditindak dengan tegas. Mengingat persoalan hidup masyarakat harus tetap berjalan seiring dengan kegiatan hulu Pertamina yang juga harus berjalan.

Kita sama-sama tidak berharap timbul hipotesis baru oleh karena ada pembiaran dari segelintir oknum pemerintahan sebagai pembuat kebijakan yang dapat memperburuk relasi sosial antara masyarakat Desa Sekarwangi dengan kondisi eksisting Pertamina yang pada titik tertentu bisa memunculkan impresi bahwa hadirnya kegiatan Pertamina hanya menambah beban keseharian masyarakat sekitar.

Di luar capaian perjuangan masyarakat Sekarwangi untuk mengakses hak mereka yang seadil-adilnya, ada kepentingan lain yang jauh lebih besar, yakni “apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang agar dapat mengambil peran strategis?”.

Pemkab wajib memiliki orientasi untuk memperbaiki tarap hidup masyarakat Karawang dalam berbagai sektor.
Polemik baru telah menjadi buah bibir dan melekat kuat, terkait kondisi kekinian masyarakat Karawang yang ada diperingkat lima besar sebagai kabupaten dengan branding kemiskinan ekstrim.

Kenyataan pahit ini harus segera direspon dengan kebijakan yang epik oleh Bupati Karawang dan steakholder lainnya supaya 2,37 juta penduduk Karawang dapat mengecap kemakmuran hasil dari sumber daya yang tersedia dan meilmpah di sekitarnya.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemkab Karawang salah satunya adalah bagaimana posisi daerah harus memiliki bargaining positition yang tinggi dimata BUMN. Salah satu diantaranya adalah meningkatkan produktifitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sinergitas program yang saling menguntungkan.

Kebijakan tentang pengendalaian dampak ekonomi dan dampak pembangunan sumber daya manusia, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan lembaga pendidikan yang memiliki ketersediaan prasarana bertarap nasional dengan biaya terjangkau oleh semua kalangan, serta berbasis pengetahuan tentang migas.

Dengan proyeksi setiap angkatan kerja yang telah lulus mengikuti pendidikan tersebut dapat diserap oleh industi yang memiliki kegiatan hulu migas yang ada di daerah tersebut.
Untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatannya, maka kegiatan hulu migas harus sebisa mungkin meningkatkan program pengembangan ekonomi masyarakat didaerah tersebut. Sehingga peluang usaha lain didaerah tersebut akan tumbuh dan produktif.

Untuk menanggulangi dampak lain yang akan berpengaruh di masyarakat, maka perusahaan harus juga menyediakan prasarana kesehatan yang meningkat dan berikan juga pelayanan, agar masyarakat bisa dengan mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan.

Ketiga, variabel tersebut di atas dapat berjalan relatif mulus, maka perbaikan infrastruktur yang menjadi jantungnya kehidupan masyarakat pun harus menjadi skala prioritas. Karena secara geografis wilayah pengeboran hulu migas tersebut berada di lingkungan agraris, karena corak produksi masyarakat pinggiran tradisional itu adalah bertani.

Keberadaan aktifitas hulu migas di sana tidak boleh menjadi penghalang bagi kaum tani untuk dapat memproduksi kegiatan pertaniannya, supaya skema pengaturan aset reform dan akses reform yang menjadi kebutuhan pokok produksi pertanian mereka harus terpelihara dan tersedia dengan baik dengan melakukan harmonisasi kepentingan yang salah satunya adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian.

Perjalanan selanjutnya, warga sekitar tetap mampu meningkatkan dan menjaga hasil produktifitas hasil pertanian. Kualitas mutu baku udara, air, tanah dan segenap yang berpengaruh terhadap kelangsungan lingkungan hidup mereka harus terpelihara dengan seksama.

Peningkatan nilai PAD (pendapatan asli daerah) menjadi sangat penting bagi pemerintah, kerena akumulasi nilai PAD akan menjadi penentu berhasil atau gagalnya pemerintah dalam mewujudkan capaian visi dan misinya.

Pemenuhan kepentingan masyarakat dapat direalisasikan secara maksimal berbanding lurus dengan besar dan kecilnya penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pengelolaan sumber daya pajak dan bukan pajak atau sumber pendapatan lain yang sah.

DBH (dana bagi hasil) adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial dengan memiliki tujuan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan yang terandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Di sektor migas dan sumber daya alam lainnya daerah penghasil memiliki hak untuk mendapatkan pembagian atau sharing profit dari pemerintah pusat melalui UU No. 33 Tahun 2004 “tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah” , PP No. 55 Tahun 2005“ tentang dana perimbangan“, UU No.9 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021”, PMK No. 139/PMK 07/2019 “tentang pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otsus” dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Maka melalui tiga regulasi dan konstitusi tersebut di atas, negara memberikan pengaturan tata laksana, tata kelola yang jelas dan akuntabel bagi daerah untuk mendapatkan hak dan mengalokasikannya dengan semata-mata bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Atas referensi semua itu, maka penulis ingin mengemukakan bahwa dengan potensi sumber daya alam yang tersedia di alam Karawang migas khususnya, tidak ada alasan lagi bagi Pemkab Karawang untuk tidak mampu mengalokasikan anggaran belanja daerah tersebut dalam bentuk program kebijakan dengan pola pembangunan yang terukur dan terarah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerahnya masing-masing.

Sehingga ironi, kalau kemudian masyarakat Karawang harus masuk kedalam level kemiskinan ekstrim peringkat lima besar di Jawa Barat. Distribusi yang salah akan menyebabkan kekeliruan terhadap hasil, sehingga kita semua harus menelan ludah sendiri dan mengelus dada manifestasi dari kemirisan dan keprihatinan kita selama ini.

Keadaan yang satir itu menggiring nuansa berpikir sebagian orang untuk bersikap skeptis terhadap kemampuan dan keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat dan menunaikan janji-janji politik yang sudah terbangun sejak musim kampanye lalu.

Letak kebijakan yang tidak simetris karena perangai buruk para pejabat yang tidak transparan dan bertanggung jawab akan mengipaskan bara perlawanan rakyat semakin berkobar untuk menuntut hak dan keadilan yang setara.***

Penulis :
Dadi Mulyadi, S.H
Advokat & Ketua Dewan Pembina LBH Cakra Indonesia

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *