Ini Rentetan Peristiwa Kolam Renang Maut di Karawang, Sebelum Bocah Tewas di Hu-hud

  • Bagikan
ilustrasi net.

KARAWANG – Bukan kali pertama tempat wisata kolam renang di Kabupaten Karawang memakan korban jiwa.

Sebelum peristiwa GP, bocah 5 tahun asal Kabupaten Bekasi yang tewas di kolam renang wisata Taman Hud-hud Kompleks Pondok Pesantren Al-Baghdadi Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok pada Minggu (24/10/2021), kejadian serupa juga pernah terjadi sebelumnya.

Februari 2019, kabar RF bocah 12 tahun yang tewas di kolam renang Water Park De’Kraton Bay di Perumahan DeKraton Kosambi-Karawang juga sempat menjadi perbincangan publik Karawang.

Bedanya, jika almarhum GP yang tewas di kolam renang Hud-hud diduga karena faktor kelalaian pengawasan orangtua dan pengelola wisata Hud-hud, almarhum RF sendiri tewas karena akibat tersedot pompa blower kolam renang.

Namun dari kedua peristiwa ‘Kolam Renang Maut’ tersebut, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Karawang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kembali mengevaluasi  dan lebih memperketat safety dan perizinan pengelolaan wisata air di Karawang.

Jangan main-main dengan nyawa orang. Jangan sampai tujuan orang berwisata ke kolam renang untuk mencari hiburan, tetapi pulangnya hanya tinggal nama dan membawa cerita duka, karena meninggal di kolam renang.

Terlebih, bukan hanya wisata air kolam renang saja yang sering memakan korban jiwa. Peristiwa terakhir wisata air lainnya seperti Pantai Tanjung Pakis juga sempat menelan korban KD, bocah usia 7 tahun asal Kabupaten Bekasi yang juga tewas tenggelam pada Agustus 2020 lalu.

Dari rentetan peristiwa ini, safety pengelolaan wisata air di Kabupaten Karawang benar-benar harus segera dievaluasi. Apakah setiap tempat wisata air di Karawang khususnya yang dikelola pihak swasta sudah memiliki ‘sertifikasi’ yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, sesuai dengan Permen Pariwisata Nomor 16 tahun 2015 tentang standar usaha gelanggang renang?.

Jika tidak, maka seharusnya pemerintah daerah segera memberikan sanksi kepada para pengelola wisata air di Karawang yang belum memiliki sertifikasi maupun perizinan lengkap.

Sesuai dengan Bab V Pasal 17 di Permen Pariwisata Nomor 16  Tahun 2015, sanksi bisa diberikan kepada para ‘pengusaha wisata air nakal’. Yaitu dari mulai sanksi adminisratif teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha kolam renang, hingga sanksi pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha (TDU).

Sekali lagi, jangan main-main dengan nyawa orang. Pemda Karawang harus segera mengevaluasi safety dan perizinan wisata air di Kota Lumbung Padi.***

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *