Disparbud Ngaku Tak Tahu Menau Izin Wisata Hud-hud

  • Bagikan

KARAWANG – Meskipun Permen Pariwisata Nomor 16 tahun 2015 tentang standar usaha gelanggang renang mengamanahkan, jika setiap tempat wisata kolam renang harus memiliki Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) dari Bidang Pariwisata, namun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Karawang mengaku tidak tahu menau soal ‘proses’ izin wisata kolam renang Taman Hud-hud di Rengasdengklok yang sempat menakan korban jiwa.

Kepala Disparbud Karawang, Yudi Yudiawan mengatakan, untuk setiap jenis usaha kolam renang yang sifatnya pribadi dan dikomersilkan, Disparbud tidak pernah dilibatkan dalam proses izin. Karena menurutnya, semua izin usaha wisata kolam renang tersentral di DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“Selama ini kita tidak pernah dilibatkan dalam proses izin. Kalau sudah ada rame-rame masalah seperti ini (korban tewas di wisata kolam renang), baru kita dikasih tahu,” tutur Yudi Yudiawan, kepada BukanBerita.com.

Disinggung mengenai bagaimana pengawasan dan pembinaan terhadap wisata kolam renang di Karawang, Yudi mengakui jika selama ini Disparbud hanya melakukan pembinaan terhadap wisata air yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sementara wisata air yang sifatnya swasta, Disparbud tidak pernah tahu menau.

“Mereka itu (pengusaha kolam renang) tidak pernah lapor sama kita. Mereka langsung mengurus izin ke dinas perizinan (DPMPTSP, red). Meskipun seharusnya proses izin itu harus melalui kajian teknis beberapa OPD berkaitan,” kata Yudi.

Sementara untuk diketahui, Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Indik Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Tahun 2016-2026, dalam BAB IX tentang pengawasan dan pengendalian, di Pasal 33 point (1) dijelaskan, bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RIPPARDA ini. Point (2) juga menjelaskan, jika pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitupun dalam Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, BAB VI Bidang dan Jenis Usaha Pariwisata menjelaskan, jika usaha wisata kolam renang masuk jenis ‘usaha wisata tirta’.

Yaitu dimana penyelenggaraan usaha pariwisatanya, pengusaha pariwisata
wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau
pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata, apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata cara pendaftaran.

Kemudian, BAB IV tentang Hak dan Kewajiban masih dalam Perda Nomor 18 Tahun 2016, Pasal 13 menjelaskan jika kewajiban pengusaha pariwisata memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan
keselamatan wisatawan.

Artinya, setiap pengelolaan wisata tirta (wisata air) di Karawang yang menimbulkan korban jiwa, maka dapat disanksi berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha.***

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *