LMDH : “Lawan Alih Fungsi Hutan yang Tidak Sesuai Regulasi”

  • Bagikan
Suasana deklarasi LMDH di BKPH Telukjambe, Minggu (14/11/2021).

KARAWANG – Ribuan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten Karawang berkumpul dan menggelar apel siaga di tiga Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), yaitu Pangkalan, Telukjambe dan Cikeong, Minggu (14/11/2021).

Dengan dihadiri perwakilan Perum Perhutani, mereka mendeklarasikan diri untuk siap siapa menjaga hutan di Kabupaten Karawang dari gangguan ekologis, ekonomis maupun sosial. Mereka juga berkomitmen siap melawan siapapun yang merusak kawasan hutan (alih fungsi) yang tidak sesuai dengan regulasi kenegaraan.

Ketua LMDH Jawa Barat, Nace Permana mengatakan, tujuan dari apel siaga dan deklarasi ini adalah sebagai bentuk publikasi tentang keberadaan LMDH di Karawang yang masih eksis di dalam menjaga kawasan hutan.

Sebanyak 6.860 Kepala Keluarga anggota LMDH yang tersebar di tiga BKPH berkomitmen dalam menjaga kawasan hutan dari alih fungsi yang tidak sesuai regulasi. “Kita siap melawan siapapun yang merusak kawasan hutan,” tutur Nace Permana, kepada BukanBerita.com.

Disinggung mengenai kasus alih fungsi lahan hutan di Karawang, Nace menjelaskan bahwa selama ini banyak orang maupun kelompok yang mengklaim bahwa tanah di kawasan hutan bisa jadi sertifikat.

“Semacam iming-iming ke masyarakat minta duit untuk dijadikan sertifikat. Padahal itu hal yang tidak mungkin. Karena Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan, bahwa hutan bisa beralihfungsi apabila ada pengajuan tukar menukar atau pinjam pakai yang regulasinya semua ada di kementrian, bukan atas nama seseorang yang mengajukan ke masyarakat,” terangnya.

Moodusnya kata Nace, oknum ini biasanya mendatangi masyarakat siap membantu untuk membuat sertifikat. Tetapi sampai hari ini, modus pembuatan sertifikat lahan Perhutani seperti itu tidak ada satupun yang bisa dijadikan sertifikat.

“Saya tegaskan modus seperti itu hanya penipuan. Sebenarnya ini sudah ranahnya hukum (penipuan, red). Tapi herannya masih ada saja orang-orang seperti itu, dan masyarakat masih saja ada yang percaya. Padahal Undang-undang sudah mutlak tidak bisa,” terang Nace.

“Makanya kemarin kita sampaikan ke masyarakat bahwa hutan tidak sertamerta bisa dijadikan sertifikat, kecuali prosesnya tukar menukar kawasan hutan,” timpalnya.

Modus lainnya, sambung Nace, banyak juga masyarakat yang memiliki garapan di Perhutani, kemudian dikapling dan dijual kepada pengusaha. Tetapi rata-rata yang melakukan modus seperti itu bukan LMDH. Artinya, masyarakat liar yang tidak tergabung dalam LMDH, tetapi menggarap dan  dikapling, kemudian menjualnya ke orang lain.

“Tapi yang masih tergabung dalam LMDH, inshaAllah sudah kita  lakukan edukasi. Jadi kalau LMDH tidak mungkin melakukan hal itu (menjual tanah garapan Perhutani),” kata Nace.

“Banyak juga dengan iming-iming orang yang punya duit, ada tanah murah, ke masyarakat diming-iming sertifikat, akhirnya banyak juga pengusaha orang-orang berduit tertipu. Beli tanah, tahu-tahunya tanah negara dengan isu-isu tanah merah (galian). Karena beberapa kali juga kira menghalau beko (alat berat). Alasannya bisa digali, padahal itu tanah negara,” terang Nace.

Oleh karenanya, LMDH berharap dengan apel siaga dan deklarasi ini kesadaran masyarakat meningkat, bahwa tidak ada kemudahan dalam proses sertifikasi tanah hutan. “Kita ingin mengedukasi ke masyarakat supaya jangan sampai tertipu lagi,” timpalnya.

Masih disampaikan Nace, hari ini ada sekitar 18 ribu hektar lahan Perhutani yang dijaga oleh persatu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 60 ribu hektar. Ada pengurangan luas hutan di Kabupaten Karawang, baik dalam skala besar maupun skala kecil seperti pindah patok (tenurial).

“Dalam skala besar, ya akibat project strategis nasional seperti kereta cepat dan jalan tol. Tetapi dalam Undang-undangnya, walaupun pemohon itu negara tetap harus ada tanah pengganti (ruislag),” katanya.

Ruislag, terang Nace, aturannya sebisa mungkin harus di Karawang juga. Tetapi kalau tidak terpenuhi bisa dalam kabupaten yang sama atau paling tidak dalam DAS yang sama. Ruislag itu kewajibannya membeli tanah masyarakat untuk dihutankan.

“Sekarang logikanya tanah masyarakat Karawang yang bisa dihutankan relatif sedikit jumlahnya. Lebih banyak daerah lain seperti Cianjur dan Banten. Yaitu dimana tanah adat bisa dibeli oleh pemohon untuk diserahkan ke negara,” terangnya.

Kembali dijelaskan Nace, pengurangan luas Perhutani di Karawang dalam skala besar disebabkan oleh Pronas (project pembangunan nasional), bukan oleh oknum pengusaha. Karena logikanya, jika mereka oknum pengusaha mengambil tanah hutan dalam skala besar bisa ketahuan.

“Paling semeter duameter yang beralih. Karena patok boleh pindah, tapi peta satelit kan tidak bisa berubah. Tetapi yang pasti sampai sekarang masih banyak upaya oknum pengusaha untuk alih fungsi lahan hutan. Faktornya mungkin karena pengetahuan yang minim atau niatan yang jahat,” pungkasnya.***

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *