TKSK dan IKD Telagasari Intervensi e-Warung, Penegak Hukum Diminta Turun Tangan

  • Bagikan

KARAWANG – Diduga mengarahkan e-warung kepada salah satu supplier, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta turun tangan untuk memeriksa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Telagasari Kabuaten Karawang.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang, Dani Laga menjelaskan, sesuai Pedoman Umum Program Sembako tahun 2020 dari Kementerian Sosial, TKSK dan aparat desa tidak memiliki kewenangan menentukan dan menggiring e-warung untuk membeli bahan pangan dari salah satu supplier.

Bahkan ditegaskan Dani Laga, TKSK dan aparat desa tidak boleh menjadi pemilik e-warung dan atau menjadi supplier. Jika ada terbukti seperti ini, maka masyarakat dipersilahkan untuk membuat laporkan ke APH atau ke Dinas Sosial Karawang.

Sementara berdasarkan investigasi awak media di lapangan, pernyataan Dani Laga ini sangat berbeda jauh dengan kondisi di lapangan. Terpantau, Ketua IKD se-Kecamatan Telagasari Kusnadi dan petugas TKSK Fajar diduga menggiring e-warung se-Kecamatan Telagasari, agar membeli bahan pangan dari supplier PT. Laksana Mandiri Jalu (LMJ).

Terpantau pada Senin (13/12/2021) lalu, Ketua IKD dan TKSK mengumpul e-warung di Rumah Makan H. Maman yang terletak di Desa Ciranggon. Tujuannya, agar seluruh e-warung se-Kecamatan Telagasari mengambil barang atau bahan pangan dari PT. LMJ.

Sebab, PT. LMJ diduga telah mengiming-iming akan memberikan sejumlah uang kepada masing-masing kepala desa se-Kecamatan Telagasari dan e-warung. Informasi yang beredar melalui group WhatsApp e-warung, PT. LMJ menjanjikan akan memberikan Rp 2.000.000 per e-Warung dan Rp 1.000.000 per kepala desa.

Dokumentasi foto pertemuan TKSK dan IKD Telagasari dengan e-warung.

Menyikapi persoalan ini, Praktisi Hukum Karawang, Asep Agutian, SH.MH meminta agar aparat penegak hukum segera menyelidiki persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Karawang, khususnya di Kecamatan Telagasari. Karena diduga kuat persoalan BPNT pun terjadi di kecamatan lain.

Yaitu dimana beberapa pejabat negara melakukan intervensi atau bahkan menjadi pelaku langsung dalam e-warung. “Dulu persoalan ini sempat didemo oleh mahasiswa PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Kini, persoalannya muncul kembali ke publik,” kata Asep Agustian SH.MH.

“Oleh karenanya, saya minta APH segera bergerak. Karena kalau dibiarkan, dampaknya nanti kepada kualitas barang yang akan diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” timpal Asep Agustian.

Praktisi hukum yang kerap akrab disapa Askun ini menambahkan, sebenarnya program BPNT dari Kemensos ini sangat bagus. Karena sangat membantu masyarakat kurang mampu, khususnya di tengah situasi pandemi covid-19 yang masih berlangsung.

Tetapi jika fakta di lapangan terjadi “permainan”, tentu akan sangat merugikan masyarakat. Oleh karenanya, lembaga yudikatif harus cepat bergerak untuk menyelesaikan persoalan ini. Agar program BPNT kembali berjalan normal sesuai aturan.

“Saya sering mendengar kegaduhan persoalan BPNT di Karawang ini. Khususnya terkait persoalan intervensi kepala desa di dalamnya. Kalau aturan menegaskan seorang kades atau TKSK tidak memperbolehkan intervensi, maka persoalan seperti di Telagasari ini bisa masuk unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme),” tandas Askun.***

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan
Exit mobile version