Saling Sandera Seleksi Dewan Pakar, Ada Apa Dibalik Apa-apa?

  • Bagikan

KARAWANG – Menjelang akhir Desember 2021, seleksi Dewan Pakar atau Kelompok Pakar DPRD Karawang belum juga selesai.

Dari awal publik sudah mencium banyaknya dugaan kejanggalan dari seleksi dewan pakar yang terkesan dipaksakan tersebut. Yaitu dari 7 Dewan Pakar yang akan menjadi staf ahli wakil rakyat tersebut, ada beberapa calon yang terkesan dipaksakan untuk lolos seleksi administrasi.

Yaitu dari mulai persyaratan usia yang belum mencukupi, disiplin ilmu yang tidak linier, hingga persyaratan status ASN yang dipaksakan lolos seleksi administrasi.

Jauh sebelum muncul banyaknya dugaan kejanggalan persyaratan dewan pakar, dari awal publik sudah mempertanyakan dasar hukum atau konsideran dibentuknya Dewan Pakar.

Meskipun ada amanah Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 Pasal 34 dan Pasal 117 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD, serta Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tetapi pembentukan Dewan Pakar di DPRD Karawang berbeda dengan kabupaten/kota lain. Yaitu dimana “belum dibuatnya Perda dan Perbup” yang mengatur pembentukan Dewan Pakar.

Apakah seleksi Dewan Pakar DPRD Karawang sah menurut Undang-undang, jika belum dibuat Perda dan Perbub seperti di kabupaten/kota lain?. Seperti pertanyaan dalam setiap dongeng Abu Nawas yang terlalu banyak ‘ngakal’ dan disembunyikan dari publik, Ada Apa Dibalik Apa Dengan Seleksi Dewan Pakar?.

Kabar teranyar yang diterima Redaksi BukanBerita.com, seleksi Dewan Pakar sudah mengarah kepada persoalan politis. Yaitu dimana masing-masing fraksi saling sandera untuk bisa meloloskan masing-masing calon yang diajukannya.

Persoalan inilah yang kemudian membuat seleksi Dewan Pakar semakin gaduh di publik. Sehingga diprediksi ke-7 Dewan Pakar yang terpilih nanti tidak semuanya kompeten di bidangnya masing-masing, karena adanya intervensi politik.

Pada persoalan lain, seleksi Dewan Pakar DPRD Karawang juga dikabarkan sedang dikejar target sampai akhir Desember 2021. Pasalnya, jika seleksi Dewan Pakar tidak selesai sampai akhir tahun, maka anggaran seleksi Dewan Pakar yang mencapai Rp 170 juta bisa masuk kategori korupsi.

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Karawang telah mengumumkan 3 nama Dewan Pakar yang lolos seleksi. Diantaranya Dr. H. Sonny Hersona Drs, MM di BIDANG PENDIDIKAN, Nace Permana, SE.,M.Ikom di BIDANG SOSIAL BUDAYA, serta drg. Nanik Jodjana, MKM di BIDANG KESEHATAN, yang sebelumnya dikabarkan bisa mendaftar seleksi administrasi saat statusnya masih sebagai ASN.

Sementara nama-nama peserta yang sudah memenuhi kualifikasi, namun diperlukan fit and proper test ulang yang akan dilaksanakan secara ofline yaitu :
1. Dr. H. Sungkono, SE., MM.
2. Dr. Eka Yusup, S.I.Kom.
3. Dr. Anwar Hidayat, SH., MH
4. MUHTAR SH. MH

(Adk***)

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan
Exit mobile version