Berbalas Pantun Praktisi Hukum, karena Minta Sekda Acep Jamhuri Diganti

  • Bagikan

KARAWANG – Lantaran persoalan  pembangunan jembatan buntu di Desa Mekarbuana Kecamatan Tegalwaru yang kabarnya sedang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Karawang, tiba-tiba saja praktisi hukum Hendra Supriatna SH.MH meminta Bupati dan Wakil Bupati segera mengganti jabatan Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri yang notabene merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Karawang.

Dilansir dari Tribunpost.com, Hendra Supriatna mengatakan, jika tujuan pembangunan jembatan buntu di Tegalwaru hanya H. Acep Jamhuri yang yang bisa menjelaskan, karena notabene sebagai mantan Kepala Dinas PUPR.

Hendra juga mengaku akan mendukung penuh Kejaksaan Negeri Karawang dalam proses penyelidikan pembangunan jembatan buntu di Tegalwaru, untuk membuktikan ada atau tindaknya tindakan pidana korupsi.

Masih dilansir dari Tribunpost.com, Hendra juga menyindir soal anggaran perjalanan dinas senilai Rp 500 juta yang jika tidak terbukti agenda perjalanan dinasnya, maka uang perjalanan dinas harus dikenali ke kas daerah.

Dari dua persoalan ini, tiba-tiba saja Hendra Supriatna meminta Bupati dan Wakil Bupati untuk mengganti jabatan Sekda Karawang yang saat ini masih dijabat H. Acep Jamhuri.

Di kesempatan berbeda, layaknya berbalas pantun di media, pernyataan Hendra Supriatna di media online tersebut ‘dianggap lucu’ oleh praktisi hukum lainnya, yaitu Asep Agustian SH.MH. Menurutnya, pernyataan Hendra Supriatna di media online tersebut sama sekali tidak memiliki substansi penyampaian pesan alias tidak nyambung

“Awalnya ngomongin jembatan. Terus ngomongin uang perjalanan dinas, tapi ujug-ujug minta Sekda Acep Jamhuri diganti. Ini maksudnya apa?,” kata Asep Agustian SH.MH, Kamis (23/12/2021).

Menurut Askun (sapaan akrab), pernyataan sodara Hendra Supriatna di media online tersebut pada akhirnya terkesan politis. Yaitu dimana yang bersangkutan mencoba menghubungkan sejarah jabatan H. Acep Jamhuri waktu dulu (Kepala Dinas PUPR), dengan H. Acep Jamhuri saat ini yang sedang digembar-gembor akan mencalonkan sebagai Bupati di Pilkada Karawang 2024 mendatang.

“Maka saya bilang sodara Hendra tidak perlu repot-repot minta Pak Acep Jamhuri diganti atau mundur dari jabatan sekdanya. Karena 2024 nanti Pak Acep memang akan mundur dari sekda, karena beliu mau nyalon bupati untuk menang,” kata Askun.

Disampaikan Askun, jika memang pembangunan jembatan buntu di Tegalwaru ada dugaan unsur tindak pidana korupsi, maka ia mengimbau kepada semua pihak agar menghormati lembaga hukum negara dengan cara tidak mendahului pernyataan resmi dari Kejaksaan Negeri Karawang.

“Jangan sampai info penyelidikan atau penyidikannya belum jelas, tiba-tiba sudah justifikasi ada unsur korupsi di jembatan buntu. Proses penyelidikannya sampai sejauh mana juga kita belum tahu. Kok tiba-tiba minta bupati dan wakil bupati ganti jabatan sekda, ini kan lucu,” sindir Askun.

Adapun terkait singgungan Hendra Supriatna yang menyebut anggaran perjalanan dinas, lagi-lagi Askun menegaskan, tidak serta merta seseorang langsung bisa menjustifikasi terdapat unsur korupsi.

Terlebih berbicara soal kerugian negara dalam konteks sidang di pengadilan, maka semuanya harus ada bukti hitam di atas putih hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi ada atau tidaknya keurigan negara dalam konteks hukum, maka harus ada hasil audit BPK. Jadi cara berpikirnya harus lebih ditela’ah lagi antara konteks dugaan dengan konteks hasil audit BPK,” kata Askun.

“Di sini saya berbicara bukan hanya untuk Pak Acep Jamhuri saja. Jadi saya minta, kalau mau kritik pejabat ya kritik saja dengan landasan kritik konstruktif. Saya yakin Pak Acep Jamhuri juga orangnya tidak anti kritik. Tapi kalau nada kritikannya sudah ngawur, ya harus saya ingatkan,” tandas Askun.***

Penulis: Ade Kosasih, SE
  • Bagikan
Exit mobile version