Konsumen Kecewa, Pollux Disidak DPRD Provinsi dan BPSK

  • Bagikan

KARAWANG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, Anggota DPRD Karawang, serta Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Pollux yang berada di Komplek Ruko Grand Taruma Karawang, Kamis 20 Januari 2022.

Sidak itu dilaksanakan setelah ramai diberitakan konsumen Apartemen Pollux mengaku kecewa kepada pihak developer. Pasalnya, bangunan yang semula dijanjikan akan selesai dalam dua tahun, tak kunjung jadi. Sementara angsuran Finance Pollux terus melakukan tagihan kepada konsumen.

Pada sidak itu, Kang RHD dan Ketua BPSK Karawang Puryanto meminta staf apartemen untuk menunjukan struktur organisasi perusahaan, berkas perizinan dan data konsumen. Namun sayangnya pihak Pollux yang diwakili oleh staf beserta humasnya tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta.

Ketua BPSK Karawang, Puryanto menduga pihak manajemen Pollux ini ada indikasi yang tidak benar dalam pelaksanaannya.

“Karena orang sudah mencicil, ada sekitar 150 orang lebih tapi tidak selesaikan kewajibannya, ini bahaya sekali,” kata Puryanto, Kamis 20 Januari 2022.

Menurut Pengakuan Puryanto, ia telah menerima pengaduan dari para konsumen Pollux yang telah merasa dirugikan.

“Konsumen yang mengadu awalnya ke BPSK bahwa haknya tidak dipenuhi. Sementara konsumen dintutut terus menerus kewajibannya. Dalam perjanjian, seharusnya 2019 unitnya sudah berdiri, tapi sampai saat ini unitnya pun belum ada,” paparnya

Di lokasi yang sama, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa Pollux telah menjual produknya sejak 2017 yang lalu melalui brosur.

“Pollux ini mulai menjual apartemen dengan 8 Tower kira-kira 8000 unit pada tahun 2017. Saya kira ada banyak masyarakat kita yang membutuhkan tempat tinggal dan memilih Pollux ini,” kata politisi PKB ini kepada wartawan.

Kang RHD juga menambahkan berdasarkan keterangan konsumen, mereka telah mengangusur rata- rata 20 bulan.

“Sudah mengangsur rata-rata 20 bulan, sampai sekarang unitnya belum ada. Bahkan pondasinya saja tadi kita lihat ke lokasi yang dijanjikan belum ada,” ucapnya.

“Tadi juga saya tanyakan struktur organisasi perusahaan, perizinannya kemudian data konsumen mereka alasan gak pegang,” timpalnya.

Usai melakukan sidak itu, Kang HRD memberi tenggang waktu dua hari, agar pihak manajemen bersedia melakukan klarifikasi.

“Kita tunggu dua hari agar mereka menunjukan berkas-berkas tersebut dan pihak manajemen harus dihadirkan untuk memberikan klarifikasi,” tandasnya.***

Penulis: Karina
  • Bagikan
Exit mobile version