Jembatan KW 6 Tak Tersentuh APH, “Ampuuun Bang Jago!”

  • Bagikan

KARAWANG – Dua minggu setelah diresmikan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, tiba-tiba jembatan senilai Rp 10,5 miliar di KW 6 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat amblas.

Amblasnya jembatan ini dikarenakan terkikisnya tanah pada bagian sisi Tembok Penahan Tanah (TPT) jembatan. Sehingga tidak dapat menyanggah beban badan jembatan.

Singkat cerita, Komisi III DPRD Karawang melakukan sidak ke lokasi. Begitupun dengan Bupati Karawang dan Kepala Dinas PUPR, Dedi Achdiat.

Meskipun pihak kontraktor menyanggupi akan membongkar jembatan dan memperbaikinya kembali, tetapi sampai saat ini publik Karawang masih mempertanyakan kualitas kontruksi jembatan yang ‘katanya’ dibangun oleh kontraktor kelas nasional tersebut.

Sayangnya, Bupati Cellica sendiri enggan mengomentari pertanyaan awak media ketika ditanya, bagaimana kualitas kontruksi jembatan KW 6?.

Kini jembatan KW 6 sedang dibongkar dan diperbaiki kembali oleh pihak kontraktor. Sehingga sheet file yang sebelumnya sudah terpasang, kini terlihat dibongkar kembali.

Bongkar pasang jembatan KW 6 inilah yang kemudian kembali memicu pertanyaan publik. Kok bisa jembatan KW 6 tak tersentuh Aparat Penegah Hukum (APH)?.

“Ampuuuuun… Bang Jago!”. Kalimat kelakar inilah yang muncul dari pernyataan Pemerhati Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH.MH, ketika kembali ditanya mengenai perkembangan perbaikan jembatan KW 6.

Praktisi hukum yang sebelumnya pernah mengecek langsung ke lokasi jembatan KW 6 ini (jauh sebelum sidak Komisi III dan Bupati) merasa heran dengan proses perencanaan dan pengawasan pembangunan jembatan KW 6.

Askun (sapaan akrab) juga lebih merasa heran, ketika jembatan KW 6 sama sekali tidak tersentuh APH. Padahal secara kasat mata sangat jelas jika ada yang janggal di pembangunan jembatan KW 6.

“Sekarang kita tanya, siapa sih dibalik proyek pembangunan jembatan ini, dan siapa sih yang punya proyek ini, dan sehebat apa sih seorang pengawas pada proyek ini, sehingga tidak dapat tersentuh bahkan tidak ada teguran keras dari pihak APH. Kalau pengerjaanya bongkar pasang terus, itu bukanlah hal yang wajar. Akan tetapi hal yang sudah dianggap kurang ajar,” kata Askun, Rabu (9/1/2022).

Askun juga mempertanyakan sejauhmana kedekatan antara pengawas dengan pihak kontraktor jembatan KW 6. Sampai-sampai ada informasi, bahwa pengawas dilarang mengeluarkan pernyataan kepada media oleh kontraktor.

“Hal itu kan makin menimbulkan rasa kecurigaan kita. Ada apa sebenarnya antara pengawas dan kontraktor dalam proyek tersebut?. Seharusnya APH menggali informasi itu. Jangan diam saja seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan jembatan KW 6,” timpal Askun.

Atas persoalan ini, Askun juga berharap agar Kepala Dinas PUPR lebih tegas dan segera mengevaluasi kinerja para pengawas di dinasnya. Terutama pengawas di pekerjaan jembatan KW 6.

“Kepala dinas PUPR juga harus segera mengevaluasi para pengawas di dinas PUPR, terutama Pengawas yang di pekerjaan Jembatan KW 6 itu. Berikan juga sanksi tegas”, tandas Askun, yang masih merupakan Ketua PERADI Karawang.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas PUPR, Dedi Achdiat menjelaskan, butuh waktu 4 sampai 6 bulan untuk perbaikan jembatan KW 6. Tidak ada biaya tambahan dari pemerintah kabupaten untuk perbaikannya. Karena semua sudah menjadi tanggungjawab penyedia jasa ketika ada kerusakan.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *