Setengah Miliar Dihabiskan Pemkab Hanya untuk Evaluasi PT. LKM yang Bermasalah

  • Bagikan
Asep Agustian SH.MH

KARAWANG – Hampir setengah miliar lebih atau sekitar Rp 450 juta ludes dihabiskan Pemkab Karawang hanya untuk biaya koordinasi, sinkronisasi, monitoring, evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, yang salah satu diantaranya adalah untuk BUMD PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang masih bermasalah.

Ditengah carut marut PT. LKM yang hampir bangkrut karena banyak persoalan kredit macet tersebut, tiba-tiba dikabarkan telah dibentuk direksi baru PT. LKM.

Terkesan ‘kucing-kucingan’, pemilihan direksi baru PT. LKM ini pun sontak banyak mendapat respon negatif dari publik Karawang. Salah satu komentarnya datang dari Pemerhati Pemerintahan dan Praktisi Hukum, Asep Agustian SH.MH.

Menurut Askun (sapaan akrab), pemilihan Direksi baru PT. LKM jelas terlalu terburu-buru. Terlebih, proses pemilihannya tidak transparan dan terkesan sengaja disembunyikan dari publik. Padahal di sisi lain, PT. LKM sedang bermasalah dengan urusan kredit macet yang belum selesai.

“Maka, adanya Direksi baru PT. LKM ini membuat saya betul-betul aneh. Karena selama ini kerjaan PT. LKM bisanya cuma menghabiskan anggaran saja (APBD, red),” tutur Askun, Jumat (11/3/2022).

Atas persoalan evaluasi dan pemilihan Direksi baru PT. LKM yang menghabiskan anggaran hingga ratusan juta ini, Askun mendesak Kejaksaan Negeri Karawang untuk turun gunung dalam menyelidiki persoalan keuangan PT. LKM.

Karena ditegaskannya, persoalan PT. LKM sudah terjadi sejak 2019 lalu. Tetapi pada kenyataanya, Pemkab terus memberikan penyertaan modal kepada PT. LKM yang tidak ada fungsinya tersebut.

“Saya minta Kejaksaan Karawang jangan hanya sekedar dengar kabar dari luar kemudian hanya wait and see atas persoalan di PT. LKM. Segera lakukan penyelidikan, karena diduga banyak kerugian negara di situ,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, sekitar Agustus 2021 lalu, Karawang Budgeting Control (KBC) sempat melakukan audiensi dengan Komisi II DPRD Karawang, untuk membahas banyak persoalan di PT. LKM. Karena setelah dilakukan investigasi, KBC menemukan dugaan kerugian negara yang nilainya mencapai Rp 5,2 miliar di PT. LKM.

Dugaan kerugian negara sebesar Rp 5,2 milliar tersebut salah satunya bersumber dari piutang PNS di Kabupaten Karawang yang tidak tertagih sebesar Rp 3 milliar lebih. Kemudian, dugaan pemakaian uang nasabah oleh karyawan PT. LKM sebesar Rp 2,4 miliar,” ungkapnya.

Jajaran direksi diduga melakukan pembiaran terhadap kredit macet karyawan PT. LKM dengan tenor 156 bulan. Padahal semakin lama tenor, maka akan semakin besar risiko kredit.

KBC juga menyebut, ada uang deposito nasabah di LKM Cabang Tirtamulya sebesar Rp 3 miliar. Para nasabah kemudian ingin menarik uang tersebut sebesar Rp 1,2 miliar. Namun ketika akan ditarik, uang tersebut tidak ada.

Setelah dimediasi oleh pemerintah setempat, Rp 500 juta rupiah dari uang deposito nasabah tetap didepositokan dengan bunga 25 juta rupiah per bulan. Sedangkan sisanya dikabarkan akan dicicil.

Pada tahun 2020, KBC menemukan kejanggalan, dimana Pemkab Karawang memberikan penyertaan modal kepada PT LKM sebesar Rp 2.560.000.000,-.

Kejanggalan terletak pada setoran tersebut melanggar pasal 11 huruf A Perda nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 6 tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Karena dalam aturan, seharusnya pada tahun anggaran 2020, tahapan kewajiban penempatan modal Pemkab Karawang pada PT. LKM Karawang adalah Rp 650.000.000,-.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *