DPRD Fasilitasi Protes APDESI Soal Kenaikan NJOP PBB

  • Bagikan

KARAWANG – Beberapa kali sikap keberatan dilayangkan oleh para kepala desa, tetapi hingga hari ini belum ada solusi dari Pemerintah Kabupaten Karawang atas protes kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karawang Tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Bupati (Kepbup) No. 973/Kep.502-Huk/2021 tentang penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karawang Tahun 2022, hingga saat ini masih menjadi polemik.

Pasalnya keputusan tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Sukarya WK, Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang menyampaikan, soal kenaian PBB pihaknya menilai bukan hanya naik, melainkan pindah bahkan bisa 100 persen hingga 500 persen. Sehingga keputusan pemkab ini memberatkan masyarakat.

“Seperti kita ketahui wilayah Karawang mayoritas pertanian, kalau dibebankan dengan biaya pajak tinggi, tentu masyarakat tidak akan mampu bayar. Terlebih lagi biaya pertanian itu mahal,” ucapnya, Sabtu (22/5/2022) malam.

Oleh karenanya, APDESI meminta Pemkab Karawang agar mengkaji ulang dan merevisi kebijakan yang dituangkan ke dalam Keputusan Bupati Karawang tersebut.

“Kami juga menyarankan kepada seluruh jajaran Kepala Desa yang tergabung di APDESI, agar menghimbau kepada masyarakat jangan dulu bayar pajak sebelum adanya perubahan Kepbup dan kebijakan yang baru dari Pemkab Karawang,” tegasnya.

Asep Dasuki, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Karawang meluruskan, tidak benar bahwa DPRD dalam hal ini Komisi II telah merekomendasikan terkait kenaikan NJOP PBB, karena DPRD hanya mengevaluasi dan konsepnya bukan seperti yang sudah terjadi saat ini.

“Kami tidak pernah merekomendasikan Pemerintah Kabupaten untuk menaikan PBB. Apalagi kami dengar naiknya sampai sekitar 400%, tidak benar itu,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Pendi Anwar mengatakan, untuk masalah kenaikan NJOP PBB pihaknya akan membahas lagi. Yaitu dimana DPRD akan menjadwalkan pertemuan antara Apdesi, Bapenda dan DPRD.

Menurutnya, masalah ini harus segera diselesaikan, mengingat saat ini masyarakat masih kesulitan akibat wabah corona, ditambah lagi sekarang dengan adanya kenaikan PBB yang sangat mencekik.

“Saya sarankan pihak Apdesi segera mengirimkan surat keberatan atas kenaikan NJOP PBB kepada DPRD Karawang, agar kami bisa menindaklanjuti secara resmi, misalnya dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” tuturnya.

“Sebenarnya nanti hari senin juga kami akan ada rapat dengan TPAD, inti dari diskusi malam ini pasti akan kami sampaikan juga. Namun tetap Apdesi harus mengirim surat keberatan resmi kepada DPRD,” tutup Pendi.***

  • Bagikan
Exit mobile version