Musim Pasang Kembali Hantui Warga Pesisir, Pemkab Belum Serius Tangani Abrasi

  • Bagikan
Rombongan Komisi III DPRD Karawang saat menyecek langsung kondisi abrasi di wilayah pesisir Karawang Utara.

KARAWANG – Musim pasang air laut kembali menghantui warga di pesisir pantai Karawang Utara. Kamis (2/6/2022), rombongan Komisi III DPRD Karawang kembali mengecek langsung kondisi bibir pantai di wilayah Pantai Pisangan sampai Cemarajaya.

Di hadapan Camat Cilebar, Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda, Komisi III DPRD Karawang menyatakan, jika Pemkab Karawang belum serius menangani persoalan abrasi di wilayah pesisir Karawang Utara. Padahal diketahui persoalan ini sudah terjadi sangat lama.

“Pantai ini sudah lama terjadi abrasi. Namun penanganan oleh pemkab belum maksimal,” tutur Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (HES).

Disampaikan HES, DPRD sadari betul anggaran Karawang tidak akan mampu mengkaper biaya penanganan abrasi ini. Maka perlu kolaborasi antara APBD Karawang, provinsi maupun pemerintah pusat. Terlebih,permasalahan ini sudah berlangsung lama.

“Beberapa tahun ke depan, nyaris di beberapa dusun yang ada di Pisangan dan Cibuaya akan hilang oleh abrasi. Maka, dari sekarang seharusnya segera diselesaian kaitan dengan tanggul-tanggul penahan ombak, karena Mei dan Juni ini lautan masanya pasang,” katanya.

Disampaikannya, ada solusi jangka panjang yang bisa dilakukan pemkab. Selain membuat tanggul-tanggul juga membuat tiang pancang penahan abrasi.

“Kita berharap ini harus segera dilakukan pemkab. Contohnya ini sudah dilakukan sekitar 400 meter bibir pantai di Cemarajaya yang dibiayai oleh CSR Pertamina,” teranya.

“Kita sadari betul ini menjadi tanggungjawab BBWS. Tetapi kan upaya pemerintah daerah juga harus kongkrit. Bagaimana pemkab bisa berkolaborasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi,” timpal HES.

Solusi ke depan, tambah HES, setiap tahunnya juga harus dilakukan penanaman mangrove. “Kita lihat tadi di tiga kecamatan, pantai Cemarajaya di Cibuaya, Sungaibutu di Pedes dan Pusakajata Utara di Cilebar, ini rata-rata muncul kemungkinan jalan habis dan pemukiman warga juga habis,” katanya.

“Ini secepatnya harus dilakukan upaya kongkrit, pemerintah harus serius. Karena selama ini seolah-olah hanya dilakukan pekerjaan-pekerjaan ringan untuk mengatasi persoalan abrasi,” kata politisi Partai Gerindra ini.

HES juga menyampaikan, saat di lokasi warga juga banyak mengeluhkan, mempertanyakan masalah relokasi ratusan rumah warga di Cemarajaya yang baru dilakukan puluhan. Warga mempertanyakan sisa PR relokasi seperti apa.

“Saya kira masih banyak PR di Pantura, termasuk jalan-jalan rusak. Masih banyak PR yang harus segera ditangani pemkab. Dan memang seolah-olah wilayah ini termarginalkan oleh pemkab,” katanya.

Di tempat yang  sama, Anggota Komisi III DPRD Karawang, Nurlaela Saripin menyampaikan kekecewaanya terhadap kinerja pemkab yang belum serius menangani persoalan di wilayah Karawang Utara. Karena sampai saat ini Karawang Utara, khususnya di wilayah pesisir belum masuk dalam prioritas anggaran.

Padahal sebelumnya, Nurlaela mengaku sudah senang ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mempriotaskan pembangunan di wilayah pesisir. Tetapi ketika melihat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), ternyata hasilnya sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya.

Padahal menurutnya, banyak potensi pembangunan luar biasa di wilayah pesisir Karawang Utara. Yaitu dari mulai pertanian, pariwisata hingga pertambakan. “Pertanyaanya, mau sampai kapan dibiarkan seperti ini,” kata politisi PBB ini.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *