Dewan Pakar Minta Bupati Sanksi Pejabat yang Tidak Hadir di Rapat Paripurna

  • Bagikan

KARAWANG – Dewan Pakar atau Kelompok Pakar Bagian Hukum DPRD Karawang meminta agar Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana memberikan sanksi tegas kepada pejabat Eselon II dan III yang tidak hadir di rapat paripurna.

Diketahui, rapat paripurna DPRD Karawang yang mengesahkan Pansus Raperda dan perubahan Alat Kelengkapan Dewn (AKD) pada Selasa (14/6/2022) kemarin, kursi atau tribun yang biasanya diisi pejabat Eselon II dan III terlihat kosong melompong.

Tingkat absensi dari Aparatur Negara Sipil (ASN) di rapat paripurna tersebut sangat minim. Bahkan untuk pejabat Eelon III tidak ada satu pun yang hadir.

Kelompok Pakar Bidang Hukum DPRD Karawang, Asep Agustian, SH. MH, menyesalkan minimnya kehadiran kalangan birokrat di rapat paripurna tersebut.

“Saya pribadi baru kali ini mengikuti agenda Rapat Paripurna DPRD Karawang, karena sebagai bagian dari Kelompok Pakar, diundang untuk turut menghadiri forum tertinggi di DPRD ini,” tutur Asep Agustian SH.MH.

“Di momen pertama Kelompok Pakar hadir dalam Rapat Paripurna ini, saya sangat kaget ketika melihat tribun kursi untuk kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong melompong. Hanya tribun kursi untuk Muspida yang diisi oleh beberapa pejabat eselon II dan unsur Muspida,” timpalnya.

Asep Agustian mempertanyakan, apa karena memang Rapat Paripurna tidak ada honornya, sehingga para pejabat enggan hadir. Oleh karenanya, ia mengaku akan memberikan masukan kepada Komisi I DPRD Karawang untuk dapat mengkritisi ketidakhadiran kalangan birokrat pada forum tertinggi di DPRD.

“Saya juga mendesak kepada Bupati Karawang supaya segera menegur. Bila perlu segera berikan sanksi tegas untuk semua Kepala OPD, Sekretaris Dinas (Sekdis) dan para Kepala Bidang (Kabid) yang tidak hadir dalam Rapat Paripurna hari ini,” katanya.

Ditegaskan Asep Agustian, rapat paripurna merupakan ketuk palu untuk menentukan nasib jutaan rakyat Karawang. Lalu, kalau OPD yang secara teknis ditugaskan untuk mengurus rakyat tidak hadir, maka patut dipertanyakan integritas kinerja kalangan birokrat di Karawang.***

  • Bagikan
Exit mobile version