Pernyataan Ketua APINDO Sudah Permalukan Pemkab

  • Bagikan

KARAWANG – Pernyataan Ketua APINDO Karawang, Abdul Sukur yang menyatakan ada ratusan perusahaan di Kabupaten Karawang hengkang karena faktor UMK yang tinggi terus menuai polemik. Kali ini, sikap protes datang dari Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI).

Pasalnya, pernyataan Ketua APINDO tersebut dinilai sudah mempermalukan Pemkab Karawang.

Anggadita, Ketua Dept. Pemuda DPP GMPI menyampaikan, penentuan upah minimum buruh di setiap kabupaten/kota merupakan hasil musyawarah yang melibatkan unsur pemerintah, perwakilan buruh dan delegasi pengusaha. Yaitu dimana ada proses musyawarah untuk mencapai mufakat, sebelum penentuan besaran upah setiap kabupaten/kota ditentukan.

Menurutnya, Ketua APINDO, Abdul Syukur jelas menjadi bagian penting dalam dialog penentuan nilai UMK setiap tahunnya. Terlebih, APINDO berkontribusi dalam menentukan kebijakan besaran UMK dan juga ikut menandatangani kesepakatan.

“Jadi saat Abdul Syukur berkesimpulan bahwa tingginya upah menjadi penyebab kaburnya investor dari Karawang, maka beliau menjadi pihak pertama yang harus diminta tanggung jawab. Jangan malah cuci tangan atas ketidakmampuannya,” tutur Anggadita, Kamis (23/6/2022).

Disadari atau tidak, sambung Anggadita, ‘case’ yang disampaikan Abdul Syukur telah menjadi isyarat bahwa APINDO seakan-akan menganggap bahwa Pemkab Karawang gagal menjadi mediator untuk mengambil jalan tengah diantara dua kepentingan yang berlawanan.

“Abdul Sukur seperti sedang menegaskan bahwa pemkab terlalu condong kepada kaum buruh, dan minim pertimbangan dari sisi resiko yang ditimbulkan pasca putusan kesepakatan upah minimun tersebut ditandatangani,” katanya.

Padahal menurut pandangan kami dari GMPI, kecil kemungkinan pemkab mengambil langkah semberono dalam persoalan upah minimum, tentunya telah mempertimbangkan berbagai asfek dengan indikator yang jelas dan terukur,” timpal Anggadita.

Ditambahkannya, semangat pendirian dan peran APINDO adalah membangun hubungan industrial yang sehat, aman dan harmonis, serta menyebarkan usaha dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, APINDO bersama-sama dengan pemerintah di semua tingkatan harus fokus dalam persoalan pengangguran dan angka kemiskinan.

“Realitanya, Karawang yang sudah menjadi daerah tujuan utama investasi, hari ini malah mengalami ledakan pengangguran dan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian, wajar jika muncul pertanyaan publik, apakah Apindo Karawang sudah menjalankan perannya?. Kenapa harus ada Apindo di Karawang, kalau ada dan tiadanya asosiasi tersebut tidak berdampak kepada warga Karawang sendiri,” sindirnya.

Hal senada disampaikan Adeng, Humas DPP GMPI yang menyampaikan, jika melihat kurangnya peran dari Apindo Karawang dan dipertegas dengan polemik statement dari Abdul Syukur, maka sangatlah perlu bagi GMPI untuk merespon, menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan warga Karawang.

“Kami sedang melakukan konsolidasi dengan element masyarakat lainnya, untuk mempersiapkan aksi bareng ke Apindo, Disnaker dan DPRD. Ini momentum yang bisa dijadikan pintu masuk dalam menjawab kebingungan kita selama ini,” katanya.

“Kenapa industrialisasi di Karawang tidak serta-merta mampu menanggulangi angka pengangguran?. Seberapa besar nilai pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) disiapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Karawang?. Kami tidak mau mendengar jawaban yang penuh retorika dan hanya menawarkan mimpi tanpa ujung. Jika tak ada guna, lebih baik APINDO hengkang dari Karawang atau ganti saja ketuanya,” tandasnya.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *