Komisi IV Terima Aspirasi Kisruh Pernyataan Ketua APINDO Karawang

  • Bagikan

KARAWANG – Komisi IV DPRD Karawang menerima aspirasi masyarakat yang tergabung dalam Sentral Gerakan Karawang (Segrak), terkait kisruh pernyataan Ketua APINDO Karawang yang menyebut ada ratusan perusahaan hengkang dari Karawang.

Bahkan Asep Syarifudin, Ketua Komisi IV DPRD Karawang menyebut bahwa statment Ketua Apindo terkait ribuan perusahaan hengkang di Karawang adalah hoax.

Menurutnya, meski ada beberapa perusaan yang keluar ataupun berhenti karena dampak pandemi covid-19, namun masih banyak perusahaan baru berdatangan dan membuka investasi di beberapa wilayah di Kabupaten Karawang.

“Pernyataan bahwa dari 1.700 perusahaan dan kini tinggal 900-san saja di Karawang, saya rasa itu adalah hoax ya!. Meski ada beberapa perusahaan yang berhenti karena dampak pandemi, namun nyatanya banyak perusahaan yang buka (baru) di beberapa wilayah di Karawang,” tutur Asep Syaripudin, Jumat (1/7/2022).

Adapun terkait tuntutan Segrak yang meminta Apindo Karawang dibubarkan karena statment Ketua Apindo yang membuat gaduh, DPRD Karawang akan memberikan surat rekom kepada Ketua Apindo agar permasalahan ini cepat selesai.

“Kami belum menyampaikan tentang teguran secara formal, tapi secara non formal kita (DPRD) Karawang sudah menyampaikan. Kita menunggu hak jawab Apindo, sehingga tidak menimbulkan presisi negatif. Kita akan memberikan rekomendasi kepada Ketua Apindo, semoga ada win-win solusion setelah itu,” katanya.

Di kesempatan yang sama, salah seorang anggota Segrak, Hilman Tamimi menyatakan, bahwa pernyataan Ketua Apindo Karawang yang sudah terpublikasi secara luas tersebut adalah pesan terselubung kepada para pengusaha untuk tidak berinvestasi di Karawang.

“Kami memaknainya sebagai pesan terselubung kepada para pengusaha untuk tidak berinvestasi di Karawang, sebab dianggap tidak menguntungkan. Situasi ini mengarah pada desain mempersempit lapangan kerja dan memperparah jumlah pengangguran,” kata Hilman.

Hilman juga menyebut Apindo adalah pihak yang terlibat dalam Dewan Pengupahan Kabupaten yang berada satu meja dengan Pemkab dan utusan buruh untuk membahas dan menetapkan besaran upah buruh.

“Sehingga klaim Ketua Apindo tentang upah buruh yang menjadi penyebab utama hengkangnya banyak pabrik, merupakan upaya cuci tangan dari Apindo dan mendiskreditkan Pemerintah Kabupaten,” katanya.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *