Warga 3 Desa Kembali Tuntut Kompensasi Pertamina

  • Bagikan

KARAWANG – Warga tiga desa yang terdampak tumpahan minyak milik PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java ( ONWJ-red) mendatangi Komisi IV DPRD Karawang, Kamis (7/7/2022).

Kedatangan mereka mengeluhkan dan menuntut kepastian dana kompensasi tahap berikutnya yang dijanjikan PT. Pertamina.

Warga tiga desa tersebut terdiri dari para nelayan, petani tambak garam dan tambak ikan di Desa Ciparage Jaya Kecamatan Tempuran dan Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, serta Desa Muara Baru Kecamatan Cilamaya Wetan.

Warga tiga desa ini didampingi oleh masing-masing kepala desa. Nampak hadir Kepala Desa Ciparagejaya Kabun S.pd.i, Kepala Desa Pasirjaya Abdul Hakim S.pd alias Lurah Saglak, serta Kepala Desa Muara Iyos S.pd.i.

Selain didampingi kepala desa, warga yang menuntut kompensasi PT. Pertamina ini juga didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di masing-masing desa.

Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin, serta beberapa anggota Komisi IV lainnya seperti Jajang Sulaeman dan Rizky Restu Amelia. Hadir juga Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Abu Bukhori, serta perwakilan dari PT. Pertamina.

Jejak pendapat atau melalui rapat hearing dilontarkan warga tiga desa terdampak tumpahan miyak dari PT. Pertamina. Intinya warga menuntut pencairan tahap berikutnya dari dana kompensasi yang dijanjikan oleh PT. Pertamina

Di ketahui, pasca tumpahan minyak PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (NOWJ) tahun 2019, warga tiga desa tersebut menyisakan sekitar 700 orang dari 10 ribu orang yang terdampak langsung tumpahan minyak PT. Pertamina.

Dari jumlah sisa yang terdampak, mereka mengakui masing-masing hanya baru mendapat kompensasi Rp 1,8 juta dengan asumsi baru 2 bulan dibayarkan dengan jumlah nominal perbulan Rp 900 ribuan dari 2019 sampai sekarang.

Sementara, pihak Pertamina mengklaim telah melakukan verifikasi ulang dengan menggunakan tenaga mahasiswa untuk melakukan pendataan pelaku utama yang terdampak tumpahan minyak. Tetapi dari hasil verifikasi yang dilakukan, banyak warga yang kehilangan haknya, karena tidak termasuk kategori verifikasi versi Pertamina.

Ketua komisi IV DPRD Karawang Asep Syarifudin menyampaikan, hasil dari hearingini, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati Karawang.

”Nanti pihak LBH koordinasi dengan kami di DPRD Karawang dan kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada Ibu Bupati Karawang serta Pak Sekda. Karena Pak Sekda adalah sebagai ketua tim pokja kabupaten,” ujar Asep Ibe (sapaan akrab).

”Nah, itu untuk membuka kembali verifikasi dengan data yang sebenarnya di lapangan. Kemudian kami mohon sampaikan kepada pimpinan PT. Pertamina apa yang terjadi fakta-fakta dari hasil rapat atau hearing hari ini menjadi catatan kepada temen-temen Pertamina,” timpalnya.

Kepala desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, Abdul Hakim mengatakan, pihaknya meminta tindak lanjut dari PT. Pertamina atas pelaku utama terdampak tumpahan minyak tersebut.

”Orang-orang yang datang ke sini awalnya sudah mempunyai kartu dan sudah menerima uang Rp 18 juta. Dan itu betul pelaku-pelaku utama yang terdampak tumpahan minyak seperti nelayan, petani tambak, petani ikan,” katanya.

“Intinya mereka punya tuntutan satu tindaklanjut dari Pertamina seperti apa?. Bagi mereka-mereka betul pelaku di lapangan yang betul-betul terdampak langsung oleh tumpahan minyak dari PT. Pertamina,” pungkasnya.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *