Hati-hati Interest Korporasi Jahat dalam Pembahasan Perubahan RTRW

  • Bagikan

KARAWANG – “Sudah bubar saja, bubaaaaaaaar!”. Begitulah teriakan para aktivis dan perwakilan masyarakat saat melakukan aksi demonstrasi di depan Hotel Brits Karawang, saat pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kamis (1/9/2022).

Sambil membentangkan spanduk sindiran ‘Raperda RTRW untuk siapa’ dan ‘Menolak Perubahan RTRW’, akhirnya aksi para aktivis dan masyarakat ini membubarkan kehadiran Sekda, Kepada Dinas PUPR dan para peserta diskusi yang baru saja memulai acara di dalam aula Hotel Brits.

Ya, mungkin sudah menjadi rahasia umum jika dugaan ‘permainan korporasi jahat’ selalu mewarnai pembahasan perubahan RTRW di setiap kabupaten/kota. Titip-menitip pasal untuk meloloskan kepentingan sekelompok orang, biasanya akan menjadi sorotan utama bagi para pengamat dan pemerhati pemerintahan yang ‘concern’ terhadap perubahan tata ruang wilayah.

Sebenarnya tidak ada yang salah jika tata ruang wilayah Kota Pangkal Perjuangan harus dirubah. Apalagi alasannya untuk menyesuaikan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tetapi persoalannya apakah tata ruang wilayah Karawang yang akan dirubah nanti ada kaitannya dengan PSN?. Atau PSN hanya dijadikan salah satu alat untuk meloloskan interest korporasi jahat?.

“Tidak ada urgensi untuk saat ini mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW, sedangkan Perda tersebut masih berlaku sampai 2031. Kalau alasannya atas dasar Proyek Strategis Nasional (PSN), kenapa bukan bentuknya revisi, dan hanya perubahan penyesuaian saja yang dalam konteks PSN,” kata Arief, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Karawang, seperti dilansir dari Suryadimaika.net, Kamis (1/9/2022).

Rencana perubahan RTRW Karawang yang harus menyesuaikan dengan PSN ini memang tengah menjadi sorotan serius para aktivis dan pengamat pemerintahan Karawang. Kabarnya, ada sejumlah kecamatan yang saat ini masuk zona hijau, tiba-tiba saja masuk dalam pembahasan perubahan RTRW untuk dijadikan sebagai zona indutri. Sebut saja seperti Kecamatan Pangkalan, Kotabaru dan Rengasdengklok.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW, tata ruang wilayah Kabupaten Karawang sendiri tidak boleh berubah sampai tahun 2031. Khususnya untuk menghindari alih fungsi lahan pertanian menjadi industri atau perumahan, Karawang juga memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2018, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Yaitu dimana dari sisa 97.000 hektar lahan pertanian Karawang, ada sekitar 87.000 hektar yang masuk dalam LP2B. Artinya, sampai tahun 2031 mendatang, lahan pertanian Karawang yang boleh beralih fungsi hanya sekitar 10.000 hektar.

Sejatinya, pembahasan perubahan RTRW memerlukan persiapan yang matang. Membutuhkan keterlibatan dan masukan dari banyak pihak, khususnya dari kaum tani untuk tetap bisa mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai Kota Lumbung Padi di tengah interest Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berjalan.

Sepakat dengan pernyataan Ketua LSM Lodaya Nace Permana, Pemkab Karawang seharusnya terlebih dahulu mengkonsultasikan Rapenda RTRW dan KLHS kepada para kepala desa dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selanjutnya dikonsultasikan kepada publik secara umum agar permasalahan terurai.

Jika pembahasan rencana perubahan RTRW saja tidak ada modul yang dibagikan kepada para peserta diskusi, artinya Pemkab memang belum siap untuk membahas rencana perubahan RTRW tersebut. Lagi-lagi pemkab terkesan terburu-buru. Maka wajar jika para aktivis dan masyarakat mencurigai ada kepentingan sekelompok orang dalam pembahasan perubahan RTRW kemarin.

Munculnya pro kontra pada pembahsan Raperda RTRW dan KLHS merupakan wajar. Ini merupakan sebuah dinamika di negara demokrasi. Tetapi semua harus berdasarkan kajian dan analisis yang ilmiah. Sehingga pihak yang menolak pun harus sesuai dengan kajian yang ilmiah.

Penyesuaian RTRW di Karawang terkait dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN), perubahan tata ruang yang ada seharusnya disesuaikan dengan PSN. Jika kebutuhannya tidak mendesak berdasarkan penyesuaian dengan PSN, maka tidak perlu beberapa wilayah (kecamatan) di Karawang dipaksakan harus berubah dari zona hijau menjadi zona industri.

“Kalau tidak mendesak kenapa harus dirubah, tapi jika mendesak karena adanya Proyek Strategis Nasional, silakan dirubah tapi hanya sektor sektor tertentu saja,” kata Nace Permana, seperti dikutip dari Pojoksatu.id.

Tetapi demikianlah, kisruh pembahasan rencana perubahan RTRW di Hotel Brits Karawang kemarin ini baru ‘hanya sekedar pembahasan’, belum masuk kepada dokumen Raperda RTRW yang akan dijadikan produk legislatif untuk dibahas kembali menjadi Perda.

Namun demikian juga, apresiasi harus diberikan kepada para aktivis dan perwakilan masyarakat Desa Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat yang melakukan aksi demonstrasi di depan Hotel Brits kemarin.

Pasalnya, proses controlling tentang rencana perubahan RTRW yang harus menyesuaikan dengan PSN ini harus dilakukan jauh-jauh hari. Demi mempertahankan LP2B yang akan beralih fungsi menjadi zona industri. Demi mempertahankan Karawang sebagai Kota Lumbung Padi. Demi mengindari praktik korporasi jahat untuk meloloskan kepentingannya. Demi Perda RTRW yang pro rakyat!.***

  • Bagikan
Exit mobile version