Fraksi Golkar Usulkan Pedagang Dengklok Tak Dipungut Dulu Selama 3 Tahun

  • Bagikan

KARAWANG – Relokasi para pedagang Pasar Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Proses relokasi yang sempat mendapatkan perlawanan dari para pedagang, akhirnya membuat Fraksi Golkar angkat bicara.

Ketua DPD Partai Golkar Karawang, H. Sukur Mulyono mengatakan, kejadian penolakan relokasi oleh para pedagang ini merupakan suatu gambaran ke depannya, agar Pemda Karawang segera membenahi pengelolaan pasar tradisional.

Menurutnya, penolakan relokasi pedagang akan terus terjadi, apabila pengelolaan pasar tradisional di Karawang terus-terusan dikelola oleh pihak ketiga dengan sistem Build Operate and Transfer (BOT).

Ditegaskannya, kejadian ini akan terus berulang, jika sistem pengelolaan pasar tidak bisa dirubah. Oleh karenanya, Fraksi Golkar akan menyarankan agar pengelolaan pasar tradisional dikelola langsung oleh pemda dengan tambahan biaya CSR perusahaan.

“Kami menyarankan pola BOT ini dirubah dan jangan dipergunakan lagi. Pergunakan anggaran pemerintah daerah atau CSR untuk membangun pasar tradisional ke depan,” kata Mulyono.

Dengan memanfaatkan dana CSR, sambung Mulyono, nantinya Pemkab Karawang bisa mengambil pajak dan pendapatan dari pengelolaan pasar.

“Nanti pedagang itu kan tinggal menempati, dengan presentasi pembayaran pajak ke Pemkab. Dan ini langkah yang paling tepat menurut saya tentang pengelolaan pasar tradisional ke depan,” timpalnya.

Menanggapi aspirasi para pedagang Pasar Rengasdengklok yang direlokasi ke Pasar Proklamasi, Mulyono menyarankan agar Pemda Karawang bertindak tegas dengan menekan pihak developer, agar para pedagang tidak dipungut biaya terlebih dahulu selama 3 tahun.

“Setelah 3 tahun baru dipungut biayanya, sehingga masyarakat bisa merasakan dulu hasilnya itu, baru 3 tahun mereka sudah bisa membayar, karena situasinya belum memungkinkan saat ini,” katanya.

Dengan kisruh kejadian di Pasar Rengasdengklok, Mulyono juga mengaku akan menindaanjuti persoalannya ke jajaran Fraksi Partai Golkar di DPRD Karawang. Dan Fraksi Golkar akan menyikapi persoalan ini dengan dilakukan hearing.

“Karena dengan permasalahan di atas kami dari Partai Golkar khususnya melalui Fraksi Partai Golkar di DPRD Karawang akan memanggil atau hearing dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.***

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *