Sejumlah Sekolah di Jakarta Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Antisipasi Kericuhan

Latar Belakang – Mengapa Sejumlah Sekolah di Jakarta Terapkan PJJ?

bukanberita.com – Dalam beberapa hari terakhir, aksi demonstrasi di Jakarta memanas dan menyebabkan potensi kerusuhan. Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan bahwa sebanyak 2.829 sekolah di Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) per tanggal 1 September 2025. Kebijakan ini diambil untuk memastikan proses pendidikan tidak terganggu akibat ancaman keamanan dan gangguan akses.

Secara rinci, Pramono menyebut bahwa 2.439 sekolah tetap melaksanakan tatap muka, sementara 346 sekolah memilih metode hybrid. Langkah ini tak hanya sekadar respons terhadap kerusuhan, tetapi menjadi strategi agar anak-anak tetap bisa belajar sambil menghindari risiko.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Pendidikan memberikan fleksibilitas penuh kepada sekolah. Sekolah yang dekat dengan lokasi demonstrasi, terkendala akses, atau mendapat permintaan dari wali murid diperbolehkan melaksanakan pengajaran jarak jauh. Semua keputusan disesuaikan dengan kondisi setempat dan dilakukan melalui komunikasi intensif dengan orang tua dan komite sekolah.

Dampak dan Implementasi PJJ di Jakarta – Detail dan Tantangan

Kebijakan “sejumlah sekolah di Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh” bukan langkah sembarangan, tetapi merupakan respons langsung terhadap kondisi darurat. Tujuannya agar proses belajar-mengajar tetap berjalan sekaligus menjaga keamanan pelajar.

Dalam penerapannya, pihak sekolah diinstruksikan untuk berkoordinasi erat dengan wali murid dan komite untuk memastikan PJJ berjalan efektif. Transparansi dan komunikasi jadi kunci agar orang tua yakin anak tetap mendapatkan pendidikan meski tidak ke sekolah.

Tentu saja, metode pembelajaran jarak jauh bukan tanpa tantangan. Infrastruktur digital dan kesiapan guru menjadi ujian serius. Meski bukan pandemi, peralihan cepat ini mengingatkan kembali masalah-masalah serupa yang pernah dihadapi saat COVID‑19—seperti akses internet yang tidak merata dan kurangnya perangkat di rumah siswa.

Namun di saat krisis seperti ini, fleksibilitas dan adaptasi cepat adalah kunci—meskipun dengan catatan bahwa pemerintah daerah dan sekolah perlu terus support teknis agar kualitas pembelajaran tetap optimal.

Komparasi – PJJ di Jakarta vs. Nasional dan Internasional

Tren pembelajaran jarak jauh saat kondisi darurat bukan hanya terjadi di Jakarta. Di tingkat nasional, Kementerian Pendidikan memang tengah menyiapkan roadmap PJJ hingga tahun 2029 untuk daerah 3T (tertinggal, terpencil, terdepan). Ini menunjukkan bahwa jarak jauh bukan sekadar solusi sementara, tetapi juga strategi jangka panjang.

Sementara itu, di tingkat global, banyak negara untuk sementara menerapkan PJJ saat bencana ataupun peristiwa besar. Misalnya dalam konteks pandemi, banyak lembaga pendidikan menerapkan pendidikan jarak jauh dengan kombinasi sinkron dan asinkron, meski terkendala kesenjangan digital.

Perbandingan ini jadi pelajaran: kalau Jakarta sudah mulai adaptasi awal di tengah kerusuhan, pemerintah pusat juga sedang menyusun blueprint jangka panjang yang bisa membantu daerah-daerah kritikal menyelenggarakan PJJ secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Harapan & Rekomendasi – Agar PJJ Efektif Dan Berkelanjutan

  1. Support Infrastruktur Digital
    Pemerintah daerah perlu menyediakan akses internet bagi sekolah dan siswa yang tinggal di wilayah rawan. Kolaborasi dengan provider lokal atau penyedia kuota subsidi bisa jadi solusi cepat.

  2. Pelatihan Guru & Materi Digital
    PJJ hanya efektif bila guru siap. Pelatihan membuat konten digital, mengelola kelas online, dan teknik komunikasi jarak jauh harus jadi prioritas.

  3. Mekanisme Monitoring & Evaluasi
    PJJ perlu dipantau ketat—apakah siswa benar-benar belajar, atau hanya sekadar absen. Penggunaan platform dengan laporan kehadiran dan tes berkala bisa sangat membantu.

  4. Pendekatan Hybrid yang Fleksibel
    Setelah situasi membaik, sekolah bisa mulai transisi kembali ke tatap muka penuh, dengan opsi hybrid sebagai cadangan saat krisis.

  5. Kolaborasi Antar Lembaga
    Dinas Pendidikan bisa bekerja sama dengan universitas seperti Universitas Terbuka (UT) atau BINUS yang sudah punya pengalaman dalam pengajaran jarak jauh sebagai resource sharing.

Respon Publik dan Kesiapan Orang Tua

Dari sisi orang tua, kebijakan PJJ ini mendapat sambutan campuran. Ada yang lega karena keamanan anak terjaga, tapi sebagian khawatir soal efektivitas pembelajaran di rumah—apalagi jika orang tua punya keterbatasan waktu atau keahlian pendampingan.

Komite sekolah dan guru diminta untuk mengadakan tutorial singkat bagi orang tua, agar bisa mendampingi belajar anak dengan efektif. Ini juga jadi momen penting bagi sekolah untuk mempererat sinergi dengan keluarga sebagai partner pendidikan, bukan sekadar pemberi izin belajar di rumah.

Penutup

Adaptasi Darurat atau Awal Transisi Jangka Panjang?

Fenomena “sejumlah sekolah di Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh” harus dilihat lebih dari sekadar tindakan darurat. Ia bisa menjadi titik awal pergeseran menuju model pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan tahan guncangan.

Saatnya Pendidikan Jakarta Lebih Resilient dan Digital Siap

Kebijakan PJJ saat ini membuka peluang reformasi pendidikan digital. Ke depannya, Jakarta perlu mengembangkan infrastruktur, pelatihan, dan platform yang bisa diakses kapan saja—agar belajar nggak pernah tertunda, kapanpun situasinya.