Perjalanan Presiden Prabowo ke Tiongkok 2025: Diplomasi Ekonomi di Tengah Krisis Unjuk Rasa Nasional
Konteks Politik Nasional
Awal September 2025 menjadi periode penuh gejolak bagi Indonesia. Unjuk rasa nasional pecah di berbagai kota besar, dipicu oleh isu kenaikan tunjangan DPR, krisis ekonomi, dan defisit anggaran. Bentrokan dengan aparat mengakibatkan puluhan korban jiwa, menimbulkan krisis politik dan sosial yang dalam.
Di tengah kondisi ini, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Sebagian pihak menilai langkah ini tepat untuk mengamankan dukungan ekonomi, namun sebagian besar publik menganggapnya tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat.
Situasi ini memperlihatkan dilema besar antara prioritas diplomasi internasional dan tanggung jawab domestik.
Tujuan Diplomasi ke Tiongkok
Kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok secara resmi disebut sebagai upaya memperkuat kerja sama bilateral.
-
Kerja Sama Ekonomi
Fokus utama adalah investasi infrastruktur, energi terbarukan, dan industri hilirisasi nikel. -
Diplomasi Perdagangan
Indonesia berupaya meningkatkan ekspor kelapa sawit, karet, dan produk digital ke pasar Tiongkok. -
Keamanan Regional
Pertemuan juga membahas stabilitas Laut Cina Selatan, di mana Indonesia memiliki kepentingan strategis. -
Dukungan Finansial
Pemerintah berharap Tiongkok memberikan pinjaman lunak untuk menopang APBN yang defisit.
Tujuan diplomasi ini penting, namun waktu pelaksanaannya dianggap tidak tepat.
Kritik Publik dan Oposisi
Keputusan Presiden Prabowo meninggalkan negeri saat rakyat berdemonstrasi memicu gelombang kritik.
-
Mahasiswa dan Buruh
Menganggap Presiden lebih mementingkan hubungan luar negeri daripada mendengarkan suara rakyat. -
Oposisi Politik
Partai oposisi menilai langkah ini sebagai bukti ketidakpekaan pemerintah terhadap krisis nasional. -
Media Sosial
Tagar #PrabowoKeChina menjadi trending di Twitter dengan berbagai kritik dan meme sindiran.
Bagi banyak pihak, kunjungan ini dilihat sebagai simbol jarak antara elite politik dan rakyat.
Perspektif Pemerintah
Dari sisi pemerintah, kunjungan ke Tiongkok dianggap krusial:
-
Mengamankan Ekonomi
Krisis dalam negeri tidak bisa dipisahkan dari kondisi global. Dukungan Tiongkok dianggap penting untuk stabilitas. -
Keberlanjutan Proyek Strategis
Proyek kereta cepat, pembangunan smelter, dan investasi energi hijau harus tetap berjalan. -
Diplomasi Jangka Panjang
Hubungan dengan Tiongkok dilihat sebagai bagian dari strategi geopolitik Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa diplomasi luar negeri adalah kebutuhan mendesak, meskipun situasi dalam negeri tidak kondusif.
Dampak pada Politik Domestik
Perjalanan Prabowo ke Tiongkok berdampak besar pada politik dalam negeri:
-
Penurunan Kepercayaan Publik
Banyak survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah menurun tajam. -
Legitimasi Pemerintah Dipertanyakan
Oposisi menggunakan momentum ini untuk menekan pemerintah di DPR. -
Solidaritas Gerakan Sipil
Mahasiswa dan buruh semakin solid, menjadikan kunjungan ini sebagai simbol perlawanan. -
Kabinet yang Tertekan
Menteri-menteri harus bekerja ekstra untuk menjawab kritik publik di saat Presiden berada di luar negeri.
Situasi ini memperlemah posisi pemerintah di mata rakyat.
Pandangan Internasional
Media internasional ramai menyoroti kunjungan ini.
-
The Australian melaporkan bahwa Presiden Indonesia memilih pergi ke Tiongkok meski korban unjuk rasa terus bertambah.
-
Reuters menekankan dilema antara menjaga stabilitas domestik dan mencari dukungan luar negeri.
-
ASEAN Watchers menyebut langkah ini sebagai strategi diplomasi yang riskan.
Bagi dunia internasional, kunjungan ini menunjukkan prioritas geopolitik Indonesia yang condong ke Tiongkok, meski dalam negeri sedang bergejolak.
Ekonomi dan Investasi
Dari sisi ekonomi, kunjungan ini menghasilkan beberapa kesepakatan:
-
Investasi Smelter Nikel
Tiongkok berkomitmen menambah investasi di sektor hilirisasi nikel di Sulawesi. -
Energi Terbarukan
Proyek panel surya dan turbin angin bersama perusahaan Tiongkok disepakati. -
Pinjaman Lunak
Pemerintah mendapatkan janji pinjaman infrastruktur dengan bunga rendah.
Meski ada hasil konkret, banyak pihak meragukan apakah manfaat ini sebanding dengan kerugian politik domestik.
Tantangan Ke Depan
Perjalanan Prabowo ke Tiongkok meninggalkan sejumlah tantangan besar:
-
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Presiden harus menunjukkan kepedulian pada rakyat dengan kebijakan nyata. -
Mengelola Hubungan Luar Negeri
Keterikatan terlalu besar pada Tiongkok bisa memicu ketegangan dengan negara lain. -
Stabilitas Politik
Unjuk rasa bisa terus berlanjut jika pemerintah tidak merespons tuntutan rakyat. -
Keseimbangan Diplomasi
Indonesia harus tetap menjaga prinsip bebas aktif, tidak condong ke satu kekuatan global.
Tantangan ini menentukan apakah pemerintahan Prabowo bisa bertahan kuat atau justru melemah.
Perbandingan dengan Presiden Sebelumnya
Langkah Prabowo ke Tiongkok sering dibandingkan dengan presiden sebelumnya:
-
Soeharto: sering mengutamakan stabilitas domestik sebelum melakukan kunjungan besar.
-
SBY: dikenal hati-hati, selalu memperhatikan isu dalam negeri sebelum berangkat ke luar negeri.
-
Jokowi: kerap mengutamakan diplomasi ekonomi, namun biasanya setelah memastikan kondisi dalam negeri terkendali.
Dibandingkan dengan pendahulunya, langkah Prabowo dinilai lebih berani namun juga lebih berisiko.
Masa Depan Politik Indonesia
Pasca perjalanan ke Tiongkok, masa depan politik Indonesia masih penuh ketidakpastian:
-
Jika pemerintah berhasil mengendalikan situasi dan memanfaatkan hasil diplomasi, posisi Prabowo bisa menguat.
-
Jika krisis sosial terus berlanjut, perjalanan ini bisa dikenang sebagai kesalahan strategis besar.
Masyarakat kini menunggu bagaimana pemerintah menindaklanjuti hasil kunjungan dengan kebijakan nyata di dalam negeri.
Kesimpulan: Diplomasi atau Abai?
Antara Geopolitik dan Kemanusiaan
Perjalanan Presiden Prabowo ke Tiongkok pada 2025 adalah simbol dilema kepemimpinan: memilih diplomasi luar negeri atau menangani krisis domestik.
Bagi sebagian pihak, langkah ini penting untuk masa depan ekonomi. Namun bagi rakyat yang sedang berduka, kunjungan ini dianggap sebagai bentuk pengabaian. Masa depan politik Indonesia kini bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan kepentingan global dan kebutuhan rakyatnya sendiri.
Referensi: