Pemerintah Tak Naikkan Gaji PNS Tahun Depan, Sri Mulyani Ungkap Alasannya

Fokus Fiskal: Kenapa Gaji PNS Tahun Depan “Dibekukan”?

bukanberita.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparatur lainnya tidak akan naik pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan saat konferensi pers rapat kerja RAPBN 2026 di Jakarta. Dia menyatakan bahwa ruangan fiskal (fiscal space) sudah diperhitungkan secara ketat dan mayoritas dialokasikan untuk membiayai delapan program prioritas nasional yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto.

Alokasi anggaran untuk tahun depan dirancang dengan defisit sekitar Rp636,8 triliun atau setara dengan 2,48% dari PDB. Belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun, meningkat 7,3% dibanding outlook 2025. Dari total itu, belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp3.136,5 triliun, sementara belanja kementerian/lembaga dialokasikan sebesar Rp1.498,3 triliun.

Dalam konteks ini, Sri Mulyani menyebut bahwa sebelum membahas kenaikan gaji PNS, pemerintah harus memastikan posisi anggaran sehat dan mampu mendanai prioritas pembangunan nasional—seperti diberikan kepada sektor pangan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Delapan Program Prioritas Mendominasi Anggaran Negara

Satu pertanyaan utama adalah: kalau tidak buat gaji, buat apa anggaran 2026 dialihkan? Pemerintah menyampaikan penjelasan terbuka bahwa delapan program prioritas ini dinilai punya dampak langsung dan panjang bagi masyarakat:

1. Ketahanan Pangan – mencetak sawah baru, pupuk bersubsidi, alat modern pertanian

2. Ketahanan Energi – memperkuat produksi minyak/gas, transisi energi bersih

3. Makan Bergizi Gratis (MBG) – jangkau 82,9 juta penerima (siswa, ibu hamil, balita)

4. Pendidikan Bermutu – kurikulum vokasi, kualitas guru, tenaga pendidik

5. Kesehatan Berkualitas – revitalisasi RS, penurunan stunting, layanan gizi/cek kesehatan

6. Ekonomi Rakyat & Koperasi Merah Putih – bangun 80 ribu koperasi desa, akses pembiayaan

7. Pertahanan Semesta – modernisasi alutsista dan kekuatan pertahanan nasional

8. Investasi & Perdagangan Global – dorong produktivitas dan investasi melalui BPI Danantara

Dari delapan skala program tersebut, beberapa sejak awal sudah ditetapkan sebagai prioritas strategis, sehingga menjadi tekanan utama bagi APBN dan menjadi tulang punggung pembangunan nasional.

Dampak ke PNS: Apa Artinya untuk Pegawai dan Rekrutmen?

Kebijakan ini jelas mengecewakan sebagian besar pegawai negeri yang mengharapkan adanya kenaikan gaji. Namun, Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan ini tidak berarti kesejahteraan PNS diabaikan. Pemerintah kini sedang fokus memastikan anggaran digunakan untuk program yang lebih besar dan memberi multiplier effect, seperti pendidikan dan kesehatan.

Lebih lanjut, pemerintah belum membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru untuk tahun 2026. Koordinasi akan dilakukan antara KemenPAN‑RB dan lembaga terkait untuk memastikan formasi yang benar-benar dibutuhkan, sambil tetap meninjau kondisi fiskal.

Reaksi Publik dan Harapan PNS

Kabar penundaan kenaikan gaji ini memicu reaksi beragam: dari kekecewaan hingga harapan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kesejahteraan dasar.

Di Reddit, seorang PNS anonim menuturkan betapa pemotongan anggaran operasional—termasuk kebutuhan harian seperti air galon, tisu, hingga pendingin ruangan—justru berdampak langsung ke moral dan produktivitas mereka. Sebab, walau gaji mungkin tetap, fasilitas dasar sudah sangat terbatas.

Keluhan seperti ini mengingatkan bahwa efektifitas program prioritas harus tetap memperhatikan kesejahteraan staf yang bekerja di dalam sistem pemerintahan itu sendiri.

Penutup Reflektif

Gaji PNS tak naik 2026 jadi kenyataan—pakai alasan yang dibangun secara sistematis: ruang fiskal terbatas mesti diprioritaskan ke program yang berdampak besar dan langsung ke masyarakat. Namun, kabar ini juga mengingatkan perlunya keseimbangan antara pembangunan dan perhatian terhadap kesejahteraan birokrat sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan.

Ringkasnya

1. Tidak ada kenaikan gaji PNS pada 2026—ruang fiskal dialihkan untuk program prioritas.

2. Delapan program prioritas nasional jadi alokasi utama, dari pangan hingga pertahanan.

3. Rekrutmen CPNS belum dibuka—keputusan menunggu kebutuhan konkret dan fiskal.

4. Keluhan PNS muncul soal efisiensi kebijakan—Pemerintah perlu jaga fasilitas kerja minimal tetap ada.