Sri Mulyani Soroti Gaji Guru dan Dosen yang Rendah: Ini Rencana Kenaikannya di Era Prabowo

Gaji Guru dan Dosen Diremehkan, Sri Mulyani Angkat Bicara

bukanberita.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan komentar tegas mengenai isu sensitif yang belakangan ramai diperbincangkan: gaji guru dan dosen yang dianggap terlalu rendah. Dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (7 Agustus 2025), ia menyampaikan bahwa hal ini bukan sekadar persoalan personal, melainkan tantangan serius bagi stabilitas keuangan negara.
Sri Mulyani menantang publik untuk mempertimbangkan: “Apakah seluruh pembiayaan pendidik hanya menjadi tanggung jawab APBN, atau bisa juga melibatkan partisipasi masyarakat?” meski belum merinci bentuk kontribusi non-negara tersebut.

Anggaran Pendidikan 2025: Ambisius Tapi Tak Fokus ke Pendapatan Pendidik

Anggaran pendidikan Indonesia di 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, setara 20% APBN—alokasi prioritas terbesar pemerintah. Dana ini dialokasikan ke dalam tiga klaster utama:

1. Siswa dan mahasiswa: program seperti KIP Kuliah, PIP, BOS, BOPTN, serta beasiswa LPDP dan digitalisasi pembelajaran.

2. Guru dan dosen: mencakup gaji, tunjangan profesi (untuk guru non-PNS), sertifikasi, dan tunjangan lainnya.

3. Infrastruktur pendidikan: mencakup pembangunan dan rehab sekitar 22 ribu sekolah serta sarana kampus.

Meski anggaran besar, tidak semua ujungnya menyentuh langsung kesejahteraan pendidik. Sri Mulyani menekankan pentingnya mekanisme berbasis kinerja—bukan sekadar distribusi uang demi pemerataan.

Prabowo Janji Kenaikan Kesejahteraan Pendidik Mulai 2025

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret menghadapi kritik gaji rendah. Ia mengumumkan pada Hari Guru Nasional 2024 bahwa kesejahteraan guru ASN dan non-ASN akan ditingkatkan mulai 2025.

• Guru ASN: tambahan sebesar 1 kali gaji pokok.

• Guru non‑ASN/IPPK: kenaikan tunjangan profesi sebesar Rp 2 juta per bulan (selain gaji sekolah).
  Total anggaran pendidikan untuk guru ditingkatkan menjadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun dibanding tahun sebelumnya.

Tantangan dan Respons Publik

Pengumuman kenaikan ini disambut antusias oleh banyak guru. Namun, kritik juga muncul:

• TPG dan sertifikasi masih benefisiari terbuka, sementara beban kerja dan biaya hidup terus meningkat.

• Partisipasi publik atau filantropi diminta Sri Mulyani agar tak semua pembiayaan pendidikan dibebankan pada APBN saja—namun mekanisme konkret belum dirumuskan.

• Program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bisa menyedot anggaran penting dari pendidikan langsung.

Penutup Reflektif

Isu kesejahteraan pendidik memang kompleks. Sri Mulyani menyadari bahwa gaji rendah adalah tekanan struktural yang butuh kolaborasi lebih luas. Sementara itu, Prabowo menjanjikan kebijakan perubahan melalui tambahan anggaran dan tunjangan sejak 2025. Ini menjadi harapan sekaligus tantangan: agar peningkatan tidak sekadar anggaran, tetapi benar-benar terasa di lapangan.

Ringkasnya

• Sri Mulyani soroti gaji guru dan dosen yang dianggap masih sangat rendah.

• Anggaran pendidikan 2025 sebesar Rp 724,3 triliun namun belum fokus pada peningkatan gaji pendidik.

• Prabowo menjanjikan kenaikan: ASN dapat satu kali gaji pokok, non-ASN dapat Rp 2 juta/bulan, total anggaran Rp 81,6 triliun.

• Permintaan transparansi dan peran publik menjadi catatan penting bagi implementasi.